India Paksa Produsen Ponsel Pasang Aplikasi Keamanan Negara, Apple Berpotensi Menolak

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BENGALURU. Kementerian Telekomunikasi India secara diam-diam telah meminta para produsen smartphone untuk memasang aplikasi keamanan siber milik negara pada semua perangkat baru dan memastikan aplikasi tersebut tidak dapat dihapus oleh pengguna.

Kebijakan tersebut, tertuang dalam perintah pemerintah tertanggal 28 November dan dilihat oleh Reuters, diperkirakan akan memicu penolakan dari Apple serta menjadi sorotan para pegiat privasi digital.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kasus kejahatan siber, penipuan online, dan peretasan di India. Seperti beberapa negara lain termasuk Rusia yang baru-baru ini mewajibkan aplikasi pesan pemerintah diinstal secara default, India berupaya mencegah penyalahgunaan ponsel curian, sekaligus mempromosikan aplikasi layanan publik.

Berlaku untuk Apple, Samsung, Vivo, Oppo, dan Xiaomi

Produsen global seperti Apple, Samsung, Vivo, Oppo, dan Xiaomi termasuk pihak yang terdampak kewajiban instalasi Sanchar Saathi, aplikasi keamanan siber milik pemerintah India.

Perintah tersebut memberikan waktu 90 hari kepada perusahaan untuk memastikan aplikasi terpasang pada semua ponsel baru. Untuk perangkat yang sudah berada dalam rantai pasok, aplikasi harus dikirim melalui pembaruan perangkat lunak (software update).

Meski begitu, perintah tersebut tidak diumumkan ke publik dan hanya dikirim secara privat kepada beberapa perusahaan smartphone besar.

Menuai Kekhawatiran Soal Privasi

Kebijakan ini langsung menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pemerhati teknologi dan hak digital.

“Pemerintah secara efektif menghilangkan persetujuan pengguna sebagai pilihan yang bermakna,” kata Mishi Choudhary, pengacara yang fokus pada isu advokasi internet.

Aktivis privasi juga mengkritik langkah serupa yang dilakukan Rusia pada Agustus lalu, ketika mewajibkan aplikasi pesan MAX terpasang di seluruh ponsel.

India, Pasar Ponsel Raksasa Dengan 1,2 Miliar Pelanggan

India merupakan salah satu pasar telekomunikasi terbesar di dunia dengan lebih dari 1,2 miliar pelanggan. Sanchar Saathi, aplikasi yang diluncurkan Januari lalu, diklaim telah membantu memulihkan lebih dari 700.000 ponsel hilang, termasuk 50.000 kasus pada Oktober saja.

Pemerintah India menyebut aplikasi tersebut penting untuk mengatasi ancaman serius terhadap keamanan siber telekomunikasi, terutama terkait duplikasi atau pemalsuan nomor IMEI yang kerap digunakan dalam penipuan dan penyalahgunaan jaringan.

Namun Apple diperkirakan akan menolak kebijakan tersebut.

Menurut data Counterpoint Research, iOS hanya menguasai 4,5% dari 735 juta smartphone di India, sisanya menggunakan Android. Apple selama ini menolak pemasangan aplikasi pihak ketiga termasuk pemerintah sebelum perangkat dijual.

“Apple secara historis selalu menolak permintaan semacam ini dari pemerintah,” ujar Tarun Pathak, Research Director di Counterpoint.

Sumber Reuters menyatakan bahwa Apple kemungkinan akan menegosiasikan kompromi, seperti memberi notifikasi atau dorongan (nudge) agar pengguna menginstal aplikasi, ketimbang memasangnya secara wajib.

Apple, Google, Samsung, dan Xiaomi tidak memberikan komentar, begitu pula Kementerian Telekomunikasi India.

Aplikasi untuk Melacak dan Memblokir Ponsel Curian

IMEI (International Mobile Equipment Identity), nomor unik 14–17 digit pada setiap ponsel, digunakan operator untuk memblokir akses jaringan pada perangkat yang dilaporkan hilang atau dicuri.

Sanchar Saathi dirancang untuk membantu pengguna:

melacak ponsel hilang atau dicuri
memblokir ponsel lintas jaringan telekomunikasi
mengidentifikasi dan memutus koneksi seluler yang diduga penipuan

Sejak diluncurkan, aplikasi tersebut telah:

diunduh lebih dari 5 juta kali
membantu memblokir lebih dari 3,7 juta ponsel hilang atau dicuri
memutus lebih dari 30 juta koneksi seluler yang terindikasi penipuan

Pemerintah India menyebut aplikasi ini sebagai langkah penting untuk mencegah ancaman siber, memberantas pasar gelap ponsel curian, serta memperkuat kemampuan aparat dalam melacak perangkat ilegal.