Sumber: Newsweek | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjalankan janji kampanyenya untuk memperketat kebijakan imigrasi dengan menggelar operasi deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal di Amerika Serikat.
Dalam minggu pertamanya, sejumlah kota besar seperti New York dan Denver menjadi sasaran utama operasi yang dilakukan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE). Meskipun demikian, berdasarkan analisis pakar imigrasi, jumlah deportasi yang berlangsung saat ini masih jauh dari target ambisius Trump untuk memulangkan lebih dari 11 juta imigran ilegal.
Jumlah Deportasi dan Data Terkini
Berdasarkan data penerbangan deportasi ICE yang dikumpulkan oleh pihak ketiga dan dilaporkan ke Newsweek, sejak Trump menjabat kembali, telah terjadi tiga penerbangan deportasi menggunakan pesawat militer, sementara jumlah penerbangan menggunakan pesawat reguler ICE lebih sedikit dibandingkan biasanya.
Baca Juga: Trump Ambil Hak Bayi Lahir di AS, Para Ibu Hamil Layangkan Gugatan Hukum
Tom Cartwright dari organisasi advokasi Witness at the Border mengungkapkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan jumlah deportasi, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mewujudkan kebijakan ini.
Menurut data terbaru dari ICE, terdapat 1.445.549 warga dari 208 negara yang menunggu deportasi, sementara ribuan lainnya ditahan di fasilitas imigrasi di seluruh negeri.
Selama enam bulan terakhir, ICE telah melaksanakan rata-rata 126 penerbangan deportasi per bulan dengan sekitar 115 orang dalam setiap penerbangan, menghasilkan sekitar 3.500 deportasi per bulan. Selain itu, antara 15.000 hingga 17.000 orang dikembalikan ke Meksiko melalui jalur darat.
Tantangan dalam Pelaksanaan Deportasi Massal
Meskipun terdapat dukungan politik yang signifikan terhadap kebijakan ini, pelaksanaan deportasi massal menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan sumber daya dan anggaran. Tom Homan, yang baru diangkat sebagai "border czar," menyatakan bahwa pemerintah memerlukan alokasi dana minimal USD 86 miliar untuk melaksanakan kebijakan ini secara efektif.
Selain itu, tantangan diplomatik juga muncul, terutama dalam koordinasi dengan negara-negara asal para imigran. Contohnya, Meksiko menolak menerima deportasi melalui penerbangan militer, sementara Kolombia bahkan mengirim pesawatnya sendiri untuk menjemput 200 warganya setelah negosiasi dengan Washington.
Beberapa negara juga enggan menerima kembali warganya yang dideportasi tanpa catatan kriminal.
Baca Juga: Paspor Ini Sekarang Dilarang di AS Setelah Donald Trump Kembali Menjabat Presiden
Perbandingan Penggunaan Pesawat Militer dan Komersial
Dalam upaya meningkatkan efisiensi deportasi, pemerintah AS mulai menggunakan pesawat kargo militer untuk mengangkut imigran ilegal ke negara asal mereka. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap tidak efisien dan tidak manusiawi.
Menurut data yang dikumpulkan oleh Witness at the Border, penerbangan deportasi militer hanya dapat mengangkut sekitar 80-84 orang per penerbangan, dibandingkan dengan sekitar 120 orang yang dapat ditampung oleh pesawat komersial ICE.
Selain itu, publikasi foto imigran dalam kondisi diborgol sebelum naik ke pesawat militer memicu perdebatan etis terkait perlakuan terhadap imigran.
Tren Penangkapan Imigran Sejak Trump Berkuasa
Pemerintah Trump juga meningkatkan jumlah penangkapan terhadap imigran ilegal. Sejak Trump kembali menjabat, ICE dan Gedung Putih secara rutin merilis laporan harian mengenai jumlah imigran yang ditahan atau dikenai perintah penahanan imigrasi.
Dalam minggu pertama pemerintahan baru ini, tercatat 969 penangkapan dan 869 perintah penahanan imigrasi. Sebagai perbandingan, rata-rata harian selama tahun fiskal 2024 di bawah pemerintahan sebelumnya adalah 310 penangkapan dan 409 perintah penahanan.
Meskipun demikian, peningkatan angka ini menimbulkan tantangan baru bagi ICE. Kapasitas fasilitas detensi semakin terbatas, sementara proses hukum terhadap para imigran sering kali mengalami keterlambatan akibat tingginya jumlah kasus yang masuk.
Baca Juga: Donald Trump Melarang Pengibaran Bendera Pride dan Black Lives Matter
Dampak Sosial dan Politik
Kebijakan deportasi massal Trump menimbulkan dampak yang luas, baik dalam lingkup sosial maupun politik. Di satu sisi, kebijakan ini mendapat dukungan dari kelompok yang menginginkan kebijakan imigrasi lebih ketat.
Namun, di sisi lain, banyak pihak yang mengkritik pendekatan ini karena dianggap tidak manusiawi dan berpotensi mempengaruhi perekonomian, terutama sektor-sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja imigran.
Senator Alex Padilla dari Partai Demokrat menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan membuat AS lebih aman, tetapi justru dapat meningkatkan biaya hidup karena banyaknya tenaga kerja yang dipulangkan.
Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa pemerintahan Trump berkomitmen untuk menegakkan hukum imigrasi dengan ketat demi keamanan nasional.
