Sumber: Bloomberg | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BEIJING. China memperingatkan bahwa Beijing akan mengambil tindakan balasan yang keras bila Amerika Serikat (AS), Australia dan Inggris terus mengkritik undang-undang keamanan yang baru di Hong Kong. China mengatakan pihak asing tidak akan pernah berhasil menekan China terkait kebijakan di kota tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Kamis (2/7) bahwa China menyesalkan dan dengan tegas menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang DPR AS pada hari Rabu yang akan memberikan sanksi pada bank yang berbisnis dengan pejabat China yang terlibat dalam menekan demonstran pro demokrasi di Hong Kong.
Mengutip Bloomberg, di bawah UU Keamanan baru yang dibuat China, ratusan demonstran pada hari Rabu telah ditangkap polisi Hong Kong untuk menegakkan aturan baru tersebut yang berlaku mulai Selasa (1/7) kemarin.
Baca Juga: Inggris: UU Keamanan Nasional Hong Kong merupakan pelanggaran serius
"Upaya AS untuk menghalangi undang-undang ini pasti gagal," kata Zhao pada konferensi singkat di Beijing.
“Kami mendesak pihak AS untuk memahami situasi, mematuhi norma-norma dasar hukum internasional dan hubungan internasional, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan memajukan atau menerapkan RUU negatif ini. Kalau tidak, kita akan mengambil tindakan balasan yang kuat dan mereka harus menanggung semua konsekuensinya.," tandas Zhao.
Langkah China memberlakukan undang-undang keamanan berisiko membentuk kembali karakter pusat keuangan di Asia tersebut setelah 23 tahun Beijing menguasai bekas jajahan Inggris ini.
Baca Juga: Jalankan aksi balas dendam, China targetkan jurnalis dari media AS
Bahasa yang tidak jelas undang-undang tersebut menimbulkan kebingungan tentang kegiatan apa yang diizinkan, menambah ketidakpastian bagi beberapa bisnis yang beroperasi di Hong Kong sebagian karena sistem hukum independen yang diilhami oleh Inggris.
Pemerintah Inggris telah menawarkan peningkatan status pemegang paspor nasional Inggris di Hong Kong untuk menjadi warga negaranya. Sekitar 350.000 penduduk Hong Kong memegang paspor BNO dan 2,5 juta dari 7,5 juta penduduk Hong Kong memenuhi syarat tersebut.
"China sangat mengutuk itu dan berhak untuk membuat reaksi lebih lanjut," kata Zhao, menambahkan bahwa semua pemegang paspor BNO adalah warga negara Tiongkok. "Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak Inggris," tambahnya
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada hari Rabu bahwa undang-undang baru itu melanggar perjanjian tahun 1984 antara AS dan China, yang menjabarkan prinsip "satu negara, dua sistem" yang mendukung otonomi Hong Kong. Ketika Inggris pertama kali mengajukan proposal awal tahun ini, Tiongkok menuduhnya mencampuri urusan dalam negeri.
"Sebelum Hong Kong kembali ke China, pihak Inggris jelas berjanji bahwa mereka tidak akan memberikan izin tinggal kepada pemegang BNO," kata Zhao.
"Sekarang Inggris dengan keras mengubah kebijakannya dan memperkenalkan rute baru untuk izin tinggal dan kewarganegaraan bagi orang-orang biasa dalam pelanggaran berat terhadap janjinya sendiri, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," tuding Zhao.
Baca Juga: China sebabkan Indo Pasifik memanas, Australia tambah anggaran pertahanan
Pemerintah Inggris mengakui tidak berdaya menghentikan China menghalangi warga Hong Kong untuk pergi.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan hari Kamis bahwa kabinetnya "sangat aktif" mempertimbangkan menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Terkait hal itu, Zhao mendesak Australia untuk berhenti bergerak lebih jauh ke jalan yang salah.
Pejabat China pada hari Rabu menggambarkan hukum sebagai "pedang Damocles" yang menggantung di atas kepala para kritikus yang paling melengking. Ketentuan-ketentuannya, dibuat dalam 35 halaman, melampaui apa yang diharapkan para pendukung demokrasi dan bahkan politisi pro-Beijing, menimbulkan kekhawatiran di antara penduduk Hong Kong tentang dampak yang akan ditimbulkannya terhadap kebebasan berbicara dan kegiatan politik, termasuk kemampuan untuk memprotes.
Meskipun ada tentangan, Zhao membela undang-undang itu, menyebutnya “pintu anti pencurian untuk Hong Kong.”
"Kami yakin itu akan membantu mengembalikan Hong Kong ke jalur di mana ia dinamai Pearl of the Orient," katanya. "Kami memiliki keyakinan dalam hal ini."
