Kejaksaan Agung selidiki Wells Fargo

Sumber: Reuters | Editor: Dupla Kartini

WASHINGTON. Kejaksaan Agung California telah memerintahkan penyelidikan kriminal Wells Fargo. Penyelidikan ini terjadi karena adanya dugaan 2 juta rekening ilegal yang dilakukan demi memenuhi target penjualan internal.

Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penyitaan Wells Fargo yang diteken Jaksa Agung Kamala Harris. Reuters sempat melihat surat perintah penyitaan Wells Fargo. Isinya, ada perintah untuk mencari data pelanggan dan dokumen lain terkait kasus pemalsuan jutaan akun dan kartu kredit.

Ada kemungkinan bank memang telah melakukan tindakan pindana berat. Hal ini ditandai mundurnya secara tiba-tiba Chief Executive Wells Fargo atas skandal yang tengah berkembang.

Perusahaan tengah menghadapi bisnis yang berat pasca Chief Executive tersebut pensiun dini. Belum lagi kompensasi yang harus dibayar, bisnis yang hilang dan reputasi yang rusak akibat skandal tersebut. Hal ini menyusul pemecatan yang dilakukan 5.300 karyawan.

Juru Bicara Wells Fargo Mark Folk tidak bersedia memberikan komentar terkait penyeledikan kejaksaan. Namun, sebagaimana dikutip di Los Angeles Time, ia mengatakan, bank akan koperatif terkait pemberian permintaan informasi.

Juru Bicara Departement Kehakiman California juga tidak memberikan komentar terkait penyelidikan tersebut. Departement Kehakiman mengungkapkan wawancara terhadap sejumlah korban penipuan. Salah satunya yang terjadi wanita yang identitasnya disamarkan sebagai 'Ms. B' yang mengaku telah menolak permintaan teller bank pada tahun 2011 atau 2012 untuk membuka rekening baru.

Namun, pada tahun 2013 dan 2014, ia menerima surat bahwa memiliki tiga polis asuransi jiwa yang diselenggarakan bank tersebut. Ia juga mengatakan kepada penyelidik bahwa Wells Fargo sering mengklaim bahwa rekeningnya bermasalah. Sehingga harus ditutup dan dibuka kembali.

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen AS dan regulator lainnya telah memerintahkan bank Amerika Serikat tersebut untuk menganti rugi atas skandal tersebut. Nilai denda berdasarkan aset senilai US$ 190 juta.