Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa perjanjian perdagangan dengan China kemungkinan akan tertunda hingga akhir tahun 2020 pasca pemilihan presiden AS dan RUU DPR AS tentang kamp-kamp untuk muslim di Xinjiang telah meragukan kesepakatan jangka pendek untuk mengakhiri perang dagang.
"Dalam beberapa hal, saya menyukai gagasan menunggu sampai setelah pemilihan untuk kesepakatan China. Tetapi mereka ingin membuat kesepakatan sekarang, dan kita akan melihat apakah kesepakatan itu benar atau tidak," kata Trump kepada wartawan seperti dikutip Reuters.
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk RUU yang mensyaratkan pemerintahan Trump untuk menguatkan tanggapannya terhadap tindakan keras China terhadap muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang juga membuat Beijing marah.
Baca Juga: China ke AS: Isu di Xinjiang bukan agama, tapi anti-terorisme dan anti-separatisme!
Beberapa sumber yang mengetahui sikap Beijing mengatakan kepada Reuters bahwa peningkatan ketegangan yang dipicu oleh RUU Xinjiang dapat membahayakan kesepakatan perdagangan fase satu yang sudah penuh dengan perseteruan dan memiliki kompleksitas tinggi.
Dengan babak baru tarif AS untuk barang-barang China yang dijadwalkan akan berlaku dalam waktu kurang dari dua pekan, kemungkinan gangguan lain muncul.
Salah satu sumber, seorang pejabat pemerintah China yang menolak disebut namanya mengatakan, mungkin perlu waktu lama bagi AS dan China untuk mencapai kesepakatan jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk mencapai kesepakatan.
Negosiator kedua negara terus bekerja membahas kesepakatan perdagangan fase satu, tetapi sumber-sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan China dan AS masih berdebat mengenai rincian termasuk apakah tarif AS yang ada pada barang-barang China akan dihapus dan berapa banyak produk pertanian AS yang akan dibeli China.
Menteri Perdagangan AS Wibur Ross mengatakan bahwa negosiasi perdagangan tingkat staf dengan China terus berlanjut tetapi tidak ada jadwal perundingan perdagangan tingkat tinggi. Tarif untuk sejumlah barang impor China akan diberlakukan pada 15 Desember jika tidak ada kemajuan signifikan dalam perundingan dagang.
Pejabat China lainnya, memperingatkan bahwa penerapan putaran baru tarif AS yang dijadwalkan 15 Desember akan ditanggulangi oleh China dengan tarif balasan, suatu hasil yang menurut pejabat itu akan mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung.
RUU Uighur yang disahkan di DPR AS mengharuskan Presiden AS untuk mengutuk pelanggaran terhadap muslim dan menyerukan penutupan kamp-kamp penahanan masal di Xinjiang.
Baca Juga: Prospek kesepakatan dagang AS-China kian suram, ini sejumlah indikasinya
Beleid ini menyerukan Trump untuk menjatuhkan sanksi pertama kalinya kepada anggota politbiro kuat China, Sekretaris Partai Kominis Xinjiang, Chen Quanguo.
Beijing menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China dan menuntut AS agar tidak mengesahkannya menjadi UU dan mengatakan akan bertindak untuk membela kepentingannya sebagaimana diperlukan.
RU Uighur masih harus disetujui oleh senat yang dikontrol Partai Republik sebelum dikirim ke Trump.
Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan apakah Trump akan menandatangani atau memveto RUU tersebut.
Dixal Raxit, juru bicara World Uyghur Congress dalam sebuah pernyataan mengatakan, RUU DPR AS merupakan tindakan penting yang menentang desakan China terhadap penganiayaan ekstrim dan bahwa organisasi itu menantikan Trump menandatangani menjadi UU.
Para analis mengatakan tanggapan China terhadap pengesahan RUU Uighur bisa lebih kuat ketimbang reaksinya terhadap hukum AS yang mendukung para pengunjuk rasa Hong Kong.
Pada Senin lalu, China mengatakan bahwa mereka melarang kapal dan pesawat militer AS mengunjungi Hong Kong dan memberi sanksi kepada beberapa organisais non pemerintah yang berpusat di AS.
Kementerian Luar Negeri China tidak menentukan tindakan balasan apa yang sedang dipertimbangkan.
Baca Juga: DPR AS loloskan RUU Uighur China, kemarahan Beijing meluap-luap
Namun, Global Times, tabloid yang berpengaruh dan diterbitkan oleh surat kabar resmi Partai Komunis China lewat cuitannya mengatakan bahwa Beijing akan segera merilis daftar entitas yang akan diberlakukan sanksi karena membahayakan kepentingan China.
Surat kabar itu mengatakan China mempercepat proses untuk daftar tersebut karena RUU DPR AS akan membahayakan kepentingan perusahaan China dan bahwa entitas AS yang relevan akan menjadi salah satu target.
Sumber-sumber pemerintah China mengatakan kepada Reuters pada Oktober bahwa daftar publikasi akan tergantung pada negosiasi perdagangan. Salah satu sumber bahkan mengatakan bahwa Beijing akan menunda merilis daftar sampai ketegangan perdagangan dengan AS memuncak.
Kedutaan besar AS di China dalam pernyatannya mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi tentang kemungkinan tindakan balasan China.
"Kami terus menyerukan kepada China untuk segera membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan untuk mengakhiri kebijakan kejamnya selama lebih dari dua tahun.
