Korban Tewas Aksi Protes Iran Tembus 2.571 Orang, Trump Klaim Bantuan Sedang Datang

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Jumlah korban tewas akibat gelombang protes di Iran telah mencapai 2.571 orang, menurut kelompok pemantau hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat (AS), HRANA, pada Rabu (14/1/2026).

Pemerintah Republik Islam Iran tengah berupaya meredam gelombang penentangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang memicu ancaman intervensi dari AS.

Potensi kembali memanasnya konfrontasi antara Washington dan Teheran, menyusul kampanye pengeboman Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu, berisiko semakin mengguncang stabilitas Timur Tengah yang sudah dilanda perang Gaza selama dua tahun terakhir.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (13/1/2026) secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk terus melakukan aksi protes dan menyatakan bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan.”

Namun, pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik meningkatnya kekerasan, serta menyalahkan kematian warga pada apa yang mereka sebut sebagai “kelompok teroris” yang didukung dan diarahkan oleh pihak asing.

HRANA menyatakan telah memverifikasi 2.403 kematian demonstran, 147 orang yang berafiliasi dengan pemerintah, 12 anak di bawah usia 18 tahun, serta sembilan warga sipil non-demonstran.

Seorang pejabat Iran pada Selasa lalu menyebut sekitar 2.000 orang tewas, menjadi kali pertama pemerintah Iran menyampaikan angka total korban sejak lebih dari dua pekan kerusuhan melanda berbagai wilayah.

Ancaman Intervensi AS

Saat ditanya lebih lanjut mengenai pernyataannya tentang “bantuan yang sedang datang”, Trump menolak menjelaskan secara rinci dan menyebut publik “harus menafsirkannya sendiri”.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa opsi militer termasuk dalam pertimbangan untuk menghukum Iran atas penindakan brutal terhadap demonstran.

Trump juga mengumumkan penerapan tarif impor 25% terhadap produk dari negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Iran, yang merupakan eksportir minyak utama.

China, sebagai pembeli terbesar minyak Iran, langsung mengkritik kebijakan tersebut.

Menurut sumber Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah membahas kemungkinan intervensi AS dalam percakapan telepon pada Sabtu lalu. Iran sendiri berjanji akan membalas setiap serangan dengan menargetkan Israel serta pangkalan dan kapal militer AS.

Aksi protes yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk ini menjadi tantangan internal terbesar bagi penguasa Iran setidaknya dalam tiga tahun terakhir, di tengah tekanan internasional yang meningkat terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran.

Trump mengatakan telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga “pembunuhan tanpa alasan” terhadap demonstran dihentikan. Ia juga memperingatkan bahwa para pelaku penindasan akan “membayar harga yang sangat mahal”.

Upaya Diplomasi Iran

Dalam beberapa hari terakhir, Iran meningkatkan aktivitas diplomatik regional dengan menghubungi pejabat Qatar, Turki, dan Irak.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Uni Emirat Arab merupakan mitra dagang penting Iran sekaligus sekutu dekat AS dan Israel.

Araqchi menyampaikan bahwa “ketenangan telah kembali berkat kewaspadaan rakyat dan aparat penegak hukum”, serta menegaskan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan nasional dari campur tangan asing.

Selain itu, Araqchi juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot, dan meminta Paris mengecam apa yang ia sebut sebagai intervensi asing dalam urusan domestik Iran.

Sebelumnya, Prancis telah memanggil duta besar Iran terkait tindakan keras yang dinilainya “tak tertahankan dan tidak manusiawi”.

Aksi protes di Iran bermula pada 28 Desember, dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial, dan kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk seruan untuk menjatuhkan pemerintahan ulama.

Hingga kini, belum terlihat adanya perpecahan di kalangan elite keamanan yang dapat menggoyahkan sistem kekuasaan Iran yang berdiri sejak Revolusi Islam 1979.

Pemerintah Iran menerapkan pendekatan ganda dengan menindak tegas demonstran, sembari mengakui bahwa protes terkait persoalan ekonomi merupakan hal yang sah.

Ketua Mahkamah Agung Iran Gholamhossein Mohseni Ejei pada Rabu menegaskan perlunya proses hukum yang cepat terhadap pelaku kekerasan ekstrem agar kejadian serupa tidak terulang.