Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kementerian Keuangan Korea Selatan mengatakan siap untuk menggunakan likuiditas "tanpa batas" ke pasar keuangan jika diperlukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mencabut deklarasi darurat militer yang diberlakukannya semalam. Hal itu dilakukan untuk menopang pergerakan won keluar dari posisi terendah dalam beberapa tahun.
Pengumuman tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea (BOK) Rhee Chang-yong mengadakan pertemuan darurat semalam, dan menjelang sesi pertemuan luar biasa BOK yang tiba-tiba dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu setempat.
"Semua pasar keuangan, valuta asing, serta pasar saham akan beroperasi secara normal," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan, hari ini (4/12) seperti dikutip Reuters.
"Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke dalam saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, serta pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya sepenuhnya normal."
Baca Juga: Bank of Korea Gelar Rapat Luar Biasa di Pagi Ini, Bursa Saham Korea Dibuka Normal
Won Korea Selatan memangkas beberapa kerugian pada Rabu pagi tetapi tetap mendekati level terendah dalam 2 tahun setelah Yoon mencabut deklarasi darurat militer yang mengejutkan, menghormati suara parlemen yang menentang tindakan tersebut.
Parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, dengan suara bulat meloloskan mosi pada Rabu dini hari, yang mengharuskan darurat militer dicabut.
Saham Korea Selatan yang terdaftar di AS turun, sementara produk yang diperdagangkan di bursa di New York termasuk iShares MSCI South Korea ETF dan Franklin FTSE South Korea ETF masing-masing turun sekitar 1%.
Won Korea Selatan juga turun tajam terhadap yen, ke level terlemah sejak Mei 2023, setelah anjlok 2,5%.
Kekacauan politik terjadi saat Yoon dan parlemen yang dikendalikan oposisi berselisih mengenai anggaran dan tindakan lainnya.
Partai Demokrat, yang merupakan oposisi, di minggu lalu memangkas 4,1 triliun won dari total proposal anggaran sebesar 677,4 triliun won (US$ 470,7 miliar), yang diajukan pemerintah Yoon, membuat parlemen menemui jalan buntu atas kendali anggaran tahunan 2025.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Akan Cabut Status Darurat Militer
Juru bicara parlemen pada hari Senin menghentikan anggaran yang direvisi agar tidak sampai ke tahap pemungutan suara akhir.
Intervensi anggaran yang berhasil oleh oposisi akan memberikan pukulan telak bagi pemerintahan minoritas Yoon dan berisiko mengurangi pengeluaran fiskal di saat pertumbuhan ekspor sedang menurun.
"Dampak negatif terhadap ekonomi dan pasar keuangan dapat berlangsung singkat karena ketidakpastian pada lingkungan politik dan ekonomi dapat segera diatasi dengan respons kebijakan yang proaktif," kata ekonom Citi Kim Jin-wook dalam sebuah laporan.
