Sumber: Al Jazeera | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Kemarahan Korea Utara sudah di ubun-ubun. Terbaru, Korea Utara akan memindahkan pasukan militer ke daerah-daerah perbatasan yang masuk zona demiliterisasi dan menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus demi mengurangi ketegangan.
Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan, langkah-langkah tersebut terjadi sehari setelah Pyongyang menghancurkan kantor penghubung bersama yang telah didirikan di kota perbatasan Kaesong sebagai bagian dari perjanjian damai, dan mendapat teguran keras dari kantor kepresidenan Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in awal pekan ini menawarkan mengirim penasihat keamanan nasionalnya Chung Eui-yong dan kepala mata-mata Suh Hoon ke Pyongyang sebagai utusan khusus, dan mendesak Korea Utara untuk kembali berdialog.
Baca Juga: Redam ketegangan dengan Korut, Korea Selatan gencar komunikasi dengan AS dan China
Namun Kim Yo Jong, saudara perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan seorang pejabat senior pemerintah dengan tegas menolak proposal yang menurut mereja tidak bijaksana dan menyeramkan.
"Kim menertawakan penawaran Moon dan menuduhnya menggunakan utusan untuk mengatasi krisis dan menyarankan proposal tidak masuk akal," demikian laporan KCNA yang dikutip Al Jazeera.
Menurut Korea Utara, solusi untuk krisis saat ini antara Utara dan Selatan yang disebabkan ketidakmampuan dan tidak bertanggung jawab pihak berwenang Korea Selatan adalah tidak mungkin dan itu dapat dihentikan hanya ketika harga yang pantas dibayar.
Sebagai tanggapan atas pernyataan tersebut, Korea Selatan tidak akan lagi menerima "perilaku tidak masuk akal" oleh Korea Utara.
Yoon Do-han, juru bicara kepresidenan Korea Selatan mengatakan kecaman Kim terhadap Moon tidak sopan dan tidak masuk akal. "Ini pada dasarnya merusak kepercayaan yang dibangun oleh kedua pemimpin," ujarnya.
Peningkatan tensi duo Korea tersebut, membatalkan kesepakatan perdamaian lintas-perbatasan yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Ini akan menjadi kemunduran besar bagi upaya Moon untuk rekonsiliasi yang lebih tahan lama dengan Korea Utara. Selain itu, akan semakin mempersulit upaya-upaya Amerika Serikat (AS) yang telah terhenti untuk membujuk Pyongyang meninggalkan program nuklir dan misilnya.
Kim Yo Jong juga mengecam Moon dengan keras dalam pernyataan yang dikutip KCNA lainnya, dengan mengatakan Moon telah mengubah hubungan antar-Korea menjadi boneka AS.
"Di mata Kim, pemerintahan Moon memberikan terlalu banyak harapan palsu bahwa itu akan menentang tekanan AS untuk memajukan hubungan mereka," kata Chun Yung-woo, mantan utusan nuklir Korea Selatan, kepada kantor berita Reuters.
Baca Juga: Pamer kemarahan, Korut merilis foto ledakan dahsyat kantor penghubung dengan Korsel
Pasukan Korea Utara
Dalam laporan terpisah KCNA pada Rabu (17/6), juru bicara Staf Umum Pasukan Rakyat Korea (KPA) mengatakan, Korea Utara akan mengirim pasukan ke Gunung Kumgang dan Kaesong di dekat perbatasan, di mana kedua Korea sebelumnya melakukan proyek ekonomi bersama.
Pos-pos polisi yang telah ditarik dari Zona Demiliterisasi (DMZ) yang sangat dibentengi akan dipasang kembali. Sementara unit artileri di dekat perbatasan laut barat tempat para pembelot sering mengirimkan selebaran akan diperkuat dengan peringatan kesiapan yang ditingkatkan ke tingkat "tugas tempur kelas atas".
Baca Juga: Korea Utara berulah, Korea Selatan: Militer kami siap untuk keadaan apa pun
Kementerian Pertahanan Korea Selatan memperingatkan bahaya aksi militer tersebut.
"Langkah-langkah ini menggagalkan upaya dua dekade Korea Selatan dan Korea Utara untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan menjaga perdamaian di semenanjung Korea," kata Jeon Dong-jin, direktur operasi di Kepala Staf Gabungan seperti dikutip oleh berita Yonhap.
"Jika Korea Utara benar-benar mengambil langkah seperti itu, itu pasti akan membayar harganya."
KPA menyatakan pada Selasa (15/6), mereka telah mempelajari "rencana aksi" untuk memasuki kembali zona yang telah didemiliterisasi di bawah pakta militer antar-Korea tahun 2018 dan "mengubah garis depan menjadi benteng".
Kementerian pertahanan Seoul telah mendesak Korea Utara untuk mematuhi perjanjian tersebut, di mana kedua pihak sepakat untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan dan membongkar sejumlah bangunan di sepanjang zona demiliterisasi.
Baca Juga: Kantor penghubung hancur lebur, Korsel berang: Korut harus bertanggungjawab!
