Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Macron berharap Bayrou mampu menjaga stabilitas politik hingga setidaknya Juli 2025, saat pemilu legislatif baru memungkinkan untuk diselenggarakan.
Namun, jika pemerintah kembali jatuh, posisi Macron sebagai presiden akan berada dalam tekanan besar.
Bayrou, pendiri partai MoDem dan mantan wali kota Pau, memiliki rekam jejak panjang dalam politik Prancis. Ia pernah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali.
Baca Juga: Macron Tunjuk Mantan Negosiator Brexit Michel Barnier Sebagai PM Prancis yang Baru
Sebelumnya, pada 2017, Bayrou ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman oleh Macron, tetapi ia mundur beberapa minggu kemudian akibat penyelidikan atas dugaan penipuan partai. Tahun ini, ia dibebaskan dari tuduhan tersebut.
Tantangan pertama Bayrou adalah meloloskan RUU anggaran 2025 yang bertujuan menghemat anggaran negara. Namun, kondisi Majelis Nasional yang terfragmentasi sejak pemilu legislatif terakhir akan memaksanya bergantung pada kompromi dengan pihak oposisi.
Pemerintahan Barnier sebelumnya gagal meloloskan RUU anggaran 2025, yang mencakup pemotongan sebesar €60 miliar untuk menekan defisit Prancis yang mencapai 6%. Kebuntuan politik ini telah meningkatkan kekhawatiran investor dan menyebabkan kenaikan biaya pinjaman negara.
Bayrou kini menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan posisi pemerintah dan menstabilkan politik nasional di tengah kondisi yang penuh tekanan.
