Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - PARIS. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menunjuk Francois Bayrou sebagai Perdana Menteri keempatnya pada Jumat (13/12).
Penunjukan ini memberikan mandat kepada politisi veteran berusia 73 tahun tersebut untuk memimpin Prancis keluar dari krisis politik besar kedua dalam enam bulan terakhir.
Tugas utama Bayrou adalah meloloskan undang-undang anggaran 2024 yang masih tertunda, sekaligus mempersiapkan pembahasan anggaran 2025 yang lebih kompleks awal tahun depan.
Baca Juga: Perdana Menteri Baru Jepang Wacanakan Tarif Pajak Perusahaan yang Lebih Tinggi
Penolakan parlemen terhadap anggaran 2025 sebelumnya menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier.
Bayrou, yang merupakan sekutu dekat Macron, diperkirakan akan segera mengumumkan susunan kabinetnya. Namun, ia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan undang-undang di parlemen yang terpecah menjadi tiga blok besar tanpa mayoritas jelas.
Kedekatannya dengan Macron, yang saat ini menghadapi penurunan popularitas, menjadi salah satu faktor yang dapat memperlemah posisinya.
Meski demikian, Jordan Bardella, pemimpin partai sayap kanan National Rally, menyatakan tidak akan langsung mengajukan mosi tidak percaya terhadap Bayrou.
Situasi politik Prancis yang tidak stabil telah memunculkan spekulasi mengenai kemampuan Macron untuk menyelesaikan masa jabatan keduanya hingga 2027. Ketidakpastian ini juga berdampak pada kenaikan biaya pinjaman negara dan menimbulkan kekosongan kepemimpinan di Eropa.
Baca Juga: Mengenal Keir Starmer, Perdana Menteri Baru Inggris Pengganti Rishi Sunak
Setelah pemerintahan Barnier jatuh, Macron mengadakan dialog dengan berbagai tokoh politik dari berbagai spektrum ideologi, kecuali dari partai sayap kanan Marine Le Pen (National Rally) dan sayap kiri France Unbowed.
Namun, potensi keterlibatan Partai Sosialis dalam koalisi baru menimbulkan kekhawatiran terkait biaya politik yang harus ditanggung pemerintah.
Seorang penasihat pemerintah mengungkapkan, “Kita akan melihat berapa miliar yang harus dibayarkan untuk mendapatkan dukungan Partai Sosialis.”
Macron berharap Bayrou mampu menjaga stabilitas politik hingga setidaknya Juli 2025, saat pemilu legislatif baru memungkinkan untuk diselenggarakan.
Namun, jika pemerintah kembali jatuh, posisi Macron sebagai presiden akan berada dalam tekanan besar.
Bayrou, pendiri partai MoDem dan mantan wali kota Pau, memiliki rekam jejak panjang dalam politik Prancis. Ia pernah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali.
Baca Juga: Macron Tunjuk Mantan Negosiator Brexit Michel Barnier Sebagai PM Prancis yang Baru
Sebelumnya, pada 2017, Bayrou ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman oleh Macron, tetapi ia mundur beberapa minggu kemudian akibat penyelidikan atas dugaan penipuan partai. Tahun ini, ia dibebaskan dari tuduhan tersebut.
Tantangan pertama Bayrou adalah meloloskan RUU anggaran 2025 yang bertujuan menghemat anggaran negara. Namun, kondisi Majelis Nasional yang terfragmentasi sejak pemilu legislatif terakhir akan memaksanya bergantung pada kompromi dengan pihak oposisi.
Pemerintahan Barnier sebelumnya gagal meloloskan RUU anggaran 2025, yang mencakup pemotongan sebesar €60 miliar untuk menekan defisit Prancis yang mencapai 6%. Kebuntuan politik ini telah meningkatkan kekhawatiran investor dan menyebabkan kenaikan biaya pinjaman negara.
Bayrou kini menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan posisi pemerintah dan menstabilkan politik nasional di tengah kondisi yang penuh tekanan.
