/2020/03/04/1847690439.jpg "Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur dari Ketua Blok Oposisi")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua blok oposisi Perikatan Nasional (PN). Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari.
Muhyiddin memimpin Perikatan Nasional sejak koalisi itu dibentuk menyusul krisis politik pada 2020, yang juga mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8.
Ia hanya menjabat selama sekitar 17 bulan sebelum mengundurkan diri pada 2021, di tengah kritik tajam terhadap penanganannya atas krisis pandemi COVID-19.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Selasa (30/12): Brent ke US$61,73 dan WTI ke US$57,88
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan PN yang telah memberikan dukungan penuh selama saya memimpin sejak koalisi ini dibentuk lima tahun lalu. Saya mendoakan yang terbaik bagi kepemimpinan PN dan seluruh partai anggotanya,” ujar Muhyiddin dalam pernyataan resmi, Selasa (30/12/2025).
Keputusan mundur ini muncul di tengah ketegangan internal dalam koalisi Perikatan Nasional yang didominasi partai-partai Melayu-Muslim.
Bulan ini, partai Islam PAS menuduh Partai Bersatu partai yang dipimpin Muhyiddin sebagai pihak yang memicu manuver perebutan kepemimpinan di negara bagian Perlis, yang saat ini dikuasai PN.
Hingga kini, belum jelas siapa yang akan menggantikan Muhyiddin sebagai ketua Perikatan Nasional. Ia selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh PN dengan daya tarik lintas basis pemilih yang relatif luas.
Baca Juga: Enam Perusahaan China Debut IPO di Hong Kong, Raup US$900 Juta Tutup Tahun Cemerlang
Malaysia sendiri merupakan negara multietnis dan multiagama, dengan penduduk Melayu-Muslim mencakup lebih dari 60% populasi, sementara etnis Tionghoa dan India menjadi kelompok minoritas yang signifikan.
Dalam Pemilu 2022, Perikatan Nasional berhasil memperluas basis dukungan di kalangan pemilih Melayu-Muslim mayoritas.
Popularitas koalisi ini, terutama di kalangan pemilih Melayu tradisional dan generasi muda, dipandang sebagai tantangan serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang memimpin koalisi progresif berbasis multietnis.
