Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Rencana merger antara raksasa tambang Rio Tinto dan Glencore berpotensi mensyaratkan penjualan aset untuk mendapatkan persetujuan regulator China, pembeli komoditas terbesar dunia.
Beijing selama ini dikenal sangat sensitif terhadap isu keamanan sumber daya alam dan konsentrasi pasar.
Kedua perusahaan mengungkapkan pekan lalu bahwa mereka kembali menjajaki pembicaraan merger untuk kedua kalinya dalam dua tahun yang berpotensi melahirkan perusahaan tambang terbesar di dunia dengan valuasi lebih dari US$200 miliar.
Baca Juga: Eropa Bersatu Soal Greenland: Strategi 8 Negara Lawan Tarif 10% Donald Trump
Namun, analis dan praktisi hukum menilai skala penjualan Rio Tinto dan Glencore ke China membuat kesepakatan ini hampir pasti membutuhkan lampu hijau Beijing, sebagaimana terjadi pada transaksi besar sektor tambang sebelumnya, termasuk akuisisi Xstrata oleh Glencore senilai US$35 miliar pada 2013.
Fokus Kekhawatiran: Tembaga dan Bijih Besi
Regulator antimonopoli China diperkirakan akan menyoroti konsentrasi produksi dan pemasaran tembaga, serta pemasaran bijih besi dari entitas gabungan tersebut.
Sejumlah analis dan pengacara menilai Beijing juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong penjualan aset kepada entitas yang dianggap “bersahabat”.
Bahkan sebelum pembicaraan dengan Glencore terungkap ke publik, Rio Tinto disebut telah menjajaki skema pertukaran aset dengan saham guna mengurangi kepemilikan 11% pemegang saham terbesarnya, Aluminium Corporation of China (Chinalco).
Sejumlah aset strategis seperti tambang bijih besi Simandou di Guinea dan tambang tembaga Oyu Tolgoi di Mongolia sempat disebut sebagai aset yang diminati Chinalco.
Baca Juga: Pentagon Siapkan 1.500 Tentara untuk Antisipasi Kerusuhan di Minnesota
Untuk meloloskan merger dengan Glencore, aset-aset di Afrika dinilai paling berpeluang dilepas.
Pasalnya, Amerika Latin kini semakin restriktif terhadap investasi China, menurut analis Barrenjoey di Sydney, Glyn Lawcock.
“China akan melihat ini sebagai peluang untuk menekan pelepasan aset,” ujarnya dilansir dari Reuters, Senin (19/1/2026).
Hingga kini, Kementerian Perdagangan China, regulator pasar China, serta Chinalco belum memberikan tanggapan. Rio Tinto dan Glencore juga menolak berkomentar.
Preseden Glencore–Xstrata
Glencore memiliki rekam jejak menghadapi tekanan regulator China. Pada 2013, Beijing memaksa perusahaan berbasis Swiss itu melepas kepemilikannya di tambang tembaga Las Bambas di Peru salah satu yang terbesar di dunia kepada investor China senilai hampir US$6 miliar sebagai syarat persetujuan akuisisi Xstrata.
Baca Juga: Kongres AS Peringatkan Donald Trump: Invasi Greenland Berujung Pemakzulan
“Kesepakatan Las Bambas masih dipandang sebagai solusi yang sangat berhasil dan berpotensi menjadi cetak biru bagi regulator saat ini,” ujar seorang mitra firma hukum internasional berbasis di China, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Saat itu, Glencore juga diwajibkan menjual konsentrat tembaga ke pelanggan China dengan volume minimum dan harga tertentu selama lebih dari tujuh tahun, menyusul kekhawatiran Beijing atas dominasi pasar tembaga.
Tembaga Makin Politis
Permintaan aset tembaga kini jauh lebih tinggi, seiring peran logam ini dalam transisi energi hijau dan pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Rio Tinto dan Glencore sama-sama mengalihkan fokus ke tembaga, mengikuti langkah pesaing seperti BHP.
Regulator China juga tengah mencermati rencana merger Anglo American–Teck Resources senilai US$53 miliar yang berfokus pada tembaga.
Baca Juga: AS Klaim Perlu Kuasai Greenland karena Kelemahan Eropa
Jika merger Rio Tinto–Glencore terwujud, entitas gabungan diperkirakan akan memasarkan sekitar 17% pasokan tembaga global, menurut Lawcock.
Namun analis Barclays menilai porsi produksi tambangnya hanya sekitar 7,5% sehingga relatif kecil kemungkinannya memicu masalah antimonopoli besar.
Meski demikian, faktor politik tetap menjadi risiko utama. Gedung Putih sebelumnya menyebut dominasi China atas rantai pasok mineral kritis sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional AS, sehingga penjualan aset tambang strategis ke kepentingan China berpotensi memicu resistensi politik di Washington.
Sejarah menunjukkan politik dapat menggagalkan kesepakatan besar. Pada 2018, Qualcomm membatalkan akuisisi NXP Semiconductors senilai US$44 miliar setelah gagal memperoleh persetujuan regulator China di tengah perang dagang AS–China. Kasus serupa juga menimpa rencana akuisisi Arm oleh Nvidia.
“Jelas ini akan menjadi transaksi yang panjang dan kompleks dari sisi persetujuan regulator,” tulis CEO MKI Global Partners, Mark Kelly.
“Keberadaan Chinalco dalam daftar pemegang saham Rio Tinto selalu membuat gambaran ini semakin rumit.”












![[Intensive Workshop] Foreign Exchange & Hedging Strategies](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_17122515210200.jpg)
