Pentagon Siapkan 1.500 Tentara untuk Antisipasi Kerusuhan di Minnesota

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pentagon memerintahkan sekitar 1.500 prajurit aktif yang berbasis di Alaska untuk bersiaga menghadapi kemungkinan penugasan ke Minnesota.

Langkah ini diambil menyusul membesarnya aksi protes terhadap kebijakan deportasi pemerintah Amerika Serikat, kata dua pejabat AS kepada Reuters, Minggu (18/1/2026).

Angkatan Darat AS telah menempatkan satuan tersebut dalam status prepare-to-deploy sebagai antisipasi jika situasi keamanan di negara bagian Midwest itu memburuk. Namun, belum ada kepastian apakah pasukan tersebut benar-benar akan dikirim.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam akan menggunakan Insurrection Act untuk mengerahkan militer jika otoritas negara bagian gagal menghentikan aksi protes yang menyasar petugas imigrasi.

Ancaman itu muncul setelah meningkatnya kehadiran agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Minnesota.

Ketegangan di Minneapolis meningkat sejak 7 Januari, ketika Renee Good, seorang ibu tiga anak berusia 37 tahun, tewas ditembak oleh petugas ICE saat berada di dalam mobilnya.

Insiden tersebut memicu gelombang protes dan bentrokan antara warga dengan aparat federal.

Wali Kota Minneapolis Tolak Pengerahan Militer

Wali Kota Minneapolis Jacob Frey memperingatkan bahwa pengerahan militer justru akan memperburuk situasi.

Saat ini, pemerintah federal telah mengirim sekitar 3.000 agen imigrasi dan Patroli Perbatasan ke Minneapolis untuk menangani aksi protes yang, menurut pemerintah kota, sebagian besar berlangsung damai.

“Itu akan menjadi langkah yang mengejutkan,” kata Frey dalam wawancara dengan Meet the Press di NBC. “Kami tidak membutuhkan lebih banyak agen federal untuk menjaga keselamatan. Kota ini aman.”

Namun, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyarankan agar pemerintah kota menyediakan “zona protes damai” bagi para demonstran.

Komunitas Imigran Jadi Sasaran Operasi

Pemerintah Trump juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana federal untuk program kesejahteraan sosial di Minnesota sebagai alasan pengerahan aparat imigrasi.

Dalam beberapa pernyataan, Trump dan pejabat pemerintahannya secara khusus menyinggung komunitas imigran Somalia di negara bagian tersebut.

Operasi ICE juga menyasar komunitas imigran lainnya. Pada Minggu, agen ICE mendatangi sebuah rumah di St. Paul dan membawa pergi seorang pria lanjut usia dari komunitas Hmong, yang saat itu hanya mengenakan selimut.

Komunitas Hmong mulai bermigrasi ke AS sejak 1970-an setelah mendukung AS dalam Perang Vietnam.

Sekitar sepertiga populasi Hmong di AS merupakan imigran, menurut Pew Research Center.

Opsi Insurrection Act dan Pasukan Garda Nasional

Jika pasukan aktif dikerahkan, belum jelas apakah pemerintahan Trump akan secara resmi mengaktifkan Insurrection Act, yang memberi presiden kewenangan mengerahkan militer atau memfederalisasi Garda Nasional untuk meredam kerusuhan domestik.

Tanpa mengaktifkan undang-undang tersebut, presiden tetap memiliki wewenang mengerahkan pasukan aktif untuk melindungi properti dan personel federal.

Alasan ini sebelumnya digunakan Trump saat mengirim Marinir ke Los Angeles tahun lalu.

Selain pasukan aktif, Pentagon juga dapat mempertimbangkan pengerahan satuan Garda Nasional reaksi cepat yang baru dibentuk untuk menangani gangguan sipil.

“Departemen Perang selalu siap melaksanakan perintah panglima tertinggi jika diperlukan,” ujar juru bicara Pentagon Sean Parnell, menggunakan istilah yang kini dipakai pemerintahan Trump untuk Departemen Pertahanan.

Tuduhan Pelampauan Kewenangan Federal

Sejumlah pemimpin lokal menuduh Trump melakukan pelampauan kewenangan federal dan membesar-besarkan insiden kekerasan yang terisolasi untuk membenarkan pengerahan pasukan.

Gubernur Minnesota Tim Walz telah mengerahkan Garda Nasional negara bagian untuk mendukung penegakan hukum lokal sekaligus melindungi hak demonstrasi damai, menurut pernyataan Departemen Keamanan Publik Minnesota.

Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas perintah kesiapsiagaan pasukan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh ABC News.