Sumber: Channel News Asia | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
PBB juga akan menyerukan agar junta militer membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dan semua orang yang telah sewenang-wenang. ditahan, didakwa atau ditangkap sejak 1 Februari. Pembebasan harus dilakukan dengan segera dan tanpa syarat.
Sebagai tambahan, draf tersebut juga mencakup seruan agar junta militer Myanmar segera melaksanakan konsensus lima poin yang dikeluarkan ASEAN pada 24 April. Di antaranya adalah memfasilitasi kunjungan utusan khusus PBB ke Myanmar dan mempermudah akses kemanusiaan.
Draft yang telah dinegosiasikan selama berminggu-minggu di PBB ini disponsori oleh 48 negara, dengan Korea Selatan sebagai satu-satunya negara Asia.
Embargo senjata Myanmar telah menjadi tuntutan utama sejumlah organisasi non-pemerintah, terutama bidang kemanusiaan, dalam beberapa waktu terakhir. Hari Selasa nanti, embargo senjata diharapkan bisa benar-benar tercapai.
