Sumber: The Straits Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Berkuasanya militer selama satu tahun terakhir telah mendorong Myanmar masuk ke dalam krisis ekonomi dan membuka lebih banyak pintu menuju konflik. Melihat kondisi ini, PBB melihat kebutuhan Myanmar akan bantuan kemanusiaan akan terus bertambah.
Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar, mengatakan bahwa komunitas internasional saat ini memiliki lebih banyak alasan untuk menekan militer Myanmar yang berkuasa.
"Ada penurunan kondisi di negara ini dari cara Anda melihatnya dan dengan ukuran apapun," kata Andrews kepada The Straits Times hari Minggu (30/1).
Pada 13 Januari lalu, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mencatat bahwa sejak Desember 2021, pertempuran antara angkatan bersenjata Myanmar, organisasi bersenjata etnis, dan pasukan pertahanan masyarakat setempat telah meningkat di negara bagian Kayah dan Kayin.
Baca Juga: Kudeta Militer di Burkina Faso Mendapat Dukungan Rakyat
Awal bulan ini enam warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara militer di negara bagian Kayah, termasuk di antaranya adalah dua anak-anak. Serangan ini membuat ribuan orang melarikan diri.
Serangkaian bentrokan yang terjadi juga memaksa ratusan ribu penduduk Myanmar terpaksa mengungsi, bahkan hingga ke luar negeri.
Laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa sejak Mei 2021 ada 181.400 orang yang mengungsi ke negara tetangga. Secara keseluruhan, saat ini diperkirakan ada lebih dari 200.000 orang yang telah mengungsi.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Mengutuk Aksi Kekerasan Militer Myanmar yang Tewaskan 35 Orang
Militer Myanmar harus dilemahkan
Andrews yang menjadi utusan resmi PBB sampai saat ini masih belum mendapatkan izin untuk masuk ke Myanmar. Namun, ia memastikan saat ini militer Myanmar telah kehilangan legitimasinya.
"Mereka tidak memiliki legitimasi di negara ini. Oposisi sangat banyak. Ini luas, dalam, dan multi-generasi," lanjut Andrews.
Baca Juga: Badan Pangan PBB Mengakui Belum Mengirim Bantuan ke Korea Utara Sejak Maret 2021
Andrews mengakui bahwa militer Myanmar adalah salah satu yang terbesar di kawasan dengan dukungan senjata yang sangat canggih. Sayangnya, penggunaan militer secara brutal dalam setahun terakhir membuat militer Myanmar kehilangan dukungan.
Penggunaan militer secara besar-besaran juga telah secara langsung menguras anggaran negara. Hal ini jelas menjadi alasan runtuhnya ekonomi Myanmar.
"Dibutuhkan uang untuk mempertahankan militer yang besar. Dibutuhkan senjata. Dan ada batasan untuk mempertahankan kekuatan militer semacam itu," kata Andrews.
Saat ini Andrews dan PBB berharap agar komunitas internasional bisa lebih cepat menerapkan resolusi tidak mengikat yang disusun 18 Januari mengenai pemblokiran aliran senjata dan memperkuat sanksi. Langkah ini diyakini bisa membuat militer Myanmar melemah.
