/2025/05/23/1598957724.jpg "Pejabat Militer AS Sebut Bitcoin Jadi Instrumen Kekuatan Nasional")
Sumber: Cointelegraph | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Seorang pejabat militer senior Amerika Serikat (AS) menilai Bitcoin bukan sekadar aset digital, melainkan juga alat strategis yang dapat mendukung kepentingan keamanan nasional.
Melansir laman Cointelegraph Rabu (22/4/2026), Laksamana Samuel Paparo menyebut Bitcoin sebagai “alat ilmu komputer yang berharga” yang dapat dimanfaatkan untuk proyeksi kekuatan (power projection) AS.
“Di luar fungsi ekonominya, Bitcoin memiliki aplikasi penting dalam ilmu komputer, khususnya untuk keamanan siber,” ujar Paparo dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.
Baca Juga: Jelang IPO Raksasa, SpaceX Percepat Ekspansi AI hingga Atur Kendali Saham
Menurutnya, teknologi proof-of-work pada Bitcoin mampu meningkatkan biaya bagi pihak yang mencoba menyerang atau merusak jaringan, sehingga memperkuat sistem pertahanan digital.
Sidang tersebut juga membahas posisi strategis militer AS di kawasan Indo-Pasifik, termasuk konflik di Ukraina dan Timur Tengah, ekspansi militer China, serta ancaman dari Korea Utara.
Pandangan Paparo sejalan dengan pernyataan anggota US Space Force, Jason Lowery, yang sebelumnya menilai teknologi blockchain berbasis proof-of-work dapat digunakan dalam konteks perang siber.
Lowery menekankan bahwa Bitcoin tidak hanya berfungsi sebagai sistem moneter, tetapi juga dapat digunakan untuk mengamankan berbagai bentuk data, pesan, hingga sinyal komando.
Baca Juga: Harga Emas Dunia Naik ke US$ 4.739 pada Rabu (22/4) Pagi, Ini Pemicunya
Seiring meningkatnya ancaman siber dari aktor negara maupun non-negara seperti serangan phishing, ransomware, hingga distributed denial-of-service (DDoS) pemanfaatan teknologi ini dinilai semakin relevan.
Salah satu contoh ancaman adalah kelompok peretas Lazarus Group yang terkait dengan Korea Utara, yang dilaporkan telah mencuri miliaran dolar aset kripto untuk mendukung program nuklirnya.
Pernyataan Paparo muncul sebagai respons atas pertanyaan Senator AS Tommy Tuberville terkait bagaimana AS dapat memimpin dalam kompetisi global Bitcoin, terutama di tengah pandangan China yang mulai melihat aset ini sebagai instrumen strategis.
Paparo menegaskan bahwa Bitcoin merupakan realitas dalam sistem keuangan modern.
“Ini adalah sistem transfer nilai peer-to-peer berbasis zero-trust. Apa pun yang mendukung instrumen kekuatan nasional AS adalah hal yang positif,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Minyak Berbalik Turun Rabu (22/4) Pagi: Brent ke US$ 98,27 & WTI ke US$ 89,39
AS Dorong Regulasi dan Produksi Dalam Negeri
Saat ini, AS tercatat sebagai negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di antara negara-negara lain, sekaligus memiliki pangsa hashrate terbesar secara global.
Namun, AS masih bergantung pada peralatan penambangan (mining) yang diproduksi di luar negeri, yang memunculkan kekhawatiran terkait risiko rantai pasok.
Untuk mengatasi hal tersebut, Senator Bill Cassidy dan Cynthia Lummis mengusulkan RUU “Mined in America Act” yang bertujuan mendorong produksi perangkat penambangan Bitcoin di dalam negeri.
RUU tersebut juga berupaya mengesahkan kebijakan pembentukan cadangan strategis Bitcoin yang sebelumnya diinisiasi melalui perintah eksekutif Presiden Donald Trump.
