Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - NAYPYIDAW. Pemerintah militer Myanmar akan mengadakan pemilihan umum pada bulan Desember 2025 atau Januari 2026, menurut pemberitaan media pemerintah Sabtu (8/3), mengutip kepala junta.
Mengutip Reuters, Sabtu (8/3), Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang memicu gerakan protes yang berubah menjadi pemberontakan bersenjata terhadap junta.
Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah berjanji untuk menyelenggarakan pemilu tetapi pemerintahannya berulang kali memperpanjang status darurat, bahkan saat militer digempur oleh sekelompok kelompok oposisi anti-junta.
Baca Juga: Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat untuk Amankan Persiapan Pemilu
Para kritikus secara luas mencemooh janji pemilu tersebut sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilan, mengingat puluhan partai politik telah dilarang dan junta telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Myanmar.
"Kami berencana untuk segera menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil," kata Min Aung Hlaing saat berkunjung ke Belarus, tempat ia mengumumkan kerangka waktunya, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.
"Lima puluh tiga partai politik telah menyerahkan daftar mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu," katanya.
Baca Juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar akan Kunjungi China Pertama Kalinya Sejak Berkuasa
Menurut laporan sensus yang diterbitkan pada bulan Desember, junta berhasil melakukan sensus lapangan secara menyeluruh hanya di 145 dari 330 kotamadya di negara tersebut untuk menyiapkan daftar pemilih untuk pemilu.
Pemilu ini juga membawa risiko terjadinya lebih banyak kekerasan karena junta dan lawan-lawannya berupaya meningkatkan kendali mereka atas wilayah Myanmar, tempat konflik yang meluas telah menghancurkan perekonomian dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.
