kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Penggunaan dolar AS, rupe, dan mata uang asing dilarang di Afghanistan


Rabu, 03 November 2021 / 16:05 WIB
Penggunaan dolar AS, rupe, dan mata uang asing dilarang di Afghanistan


Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - KABUL. Taliban, pada hari Selasa (2/11), resmi mengumumkan larangan penggunaan mata uang asing secara total di Afghanistan. Langkah ini diduga akan membuat ekonomi Afghanistan semakin buruk.

Pengumuman ini disampaikan pemerintah Taliban hanya beberapa jam setelah insiden penyerangan rumah sakit militer yang menewaskan 25 orang dan 50 orang lainnya luka-luka. Sebelumnya, dua ledakan besar juga terjadi di Kabul.

Dalam pernyataannya, Taliban menjelaskan bahwa penggunaan mata uang asli sangat penting bagi kelangsungan ekonomi dan kepentingan nasional Afghanistan.

"Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara ini mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap perdagangan mereka," ungkap Taliban dalam pernyataannya, seperti dikutip Reuters.

Saat ini penggunaan dolar AS tersebar luas di pasar Afghanistan. Sementara daerah perbatasan menggunakan mata uang negara tetangga seperti Pakistan untuk perdagangan.

Baca Juga: Tokoh wanita Afghanistan mendesak PBB untuk melarang kehadiran Taliban di forumnya

Pelarangan mata uang asing ini dianggap bisa menyebabkan gangguan lebih lanjut pada ekonomi yang didorong ke ambang kehancuran oleh penarikan tiba-tiba dukungan internasional.

Hingga saat ini pemerintah Taliban masih mendesak agar miliaran dolar cadangan bank sentral yang dibekukan untuk dicairkan. Minimnya cadangan anggaran menyebabkan Afghanistan menghadapi krisis uang tunai, kelaparan massal, dan krisis migrasi baru.

Afghanistan, sebelum dikuasai Taliban, menitipkan aset miliaran dolar di luar negeri, termasuk di Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya di Eropa. Dana besar tersebut telah dibekukan sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada Agustus.

Setelah AS menarik pasukannya dari Afghanistan, disusul kekacauan politik, banyak donor internasional meninggalkan negara itu tanpa hibah yang membiayai tiga perempat belanja publik.

Untuk menutupi kekurangannya, Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan pihaknya mengambil pajak harian sekitar 400 juta Afghani, atau sekitar US$ 4,4 juta.

Selanjutnya: Badan pangan PBB: Anak-anak Afghanistan bisa mati kelaparan




TERBARU
Kontan Academy
Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet Managing Customer Expectations and Dealing with Complaints

[X]
×