Pidato Kenegaraan Trump Diwarnai Ketegangan dengan Mahkamah Agung AS

Rabu, 25 Februari 2026 / 10:32 WIB

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Capitol AS di Washington D.C. (via REUTERS/Kenny Holston/The New York Times)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pidato Kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa malam (24/2/2026) berubah menjadi panggung ketegangan terbuka dengan Mahkamah Agung (MA) AS, menyusul putusan pengadilan yang membatalkan kebijakan tarif luas pemerintahannya.

Sorotan utama tertuju pada tiga hakim konservatif, John Roberts, Neil Gorsuch, dan Amy Coney Barrett, yang bergabung dengan tiga hakim liberal dalam putusan 6-3 yang menyatakan Trump melampaui kewenangan dengan memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres.

Dalam pidatonya, Trump menyebut putusan tersebut sangat disayangkan dan mengecewakan, sembari menegaskan pemerintahannya akan menempuh jalur hukum alternatif untuk menerapkan tarif serupa.

“Undang-undang itu sudah lama diuji,” kata Trump singkat, menegaskan opsi hukum lain masih terbuka.

Sejumlah hakim hadir langsung di ruang sidang DPR AS. Roberts dan Barrett tampak bersama Brett Kavanaugh dan Elena Kagan. Trump sempat menyapa dan berjabat tangan dengan mereka saat tiba.

Gorsuch termasuk di antara hakim yang absen tahun ini.

Usai putusan diumumkan pada Jumat sebelumnya, Trump melontarkan kritik keras terhadap pengadilan dan enam hakim yang menentangnya. Ia menyebut tiga hakim konservatif yang berseberangan sebagai memalukan, serta menuding—tanpa bukti—adanya pengaruh kepentingan asing.

Di sisi lain, Trump memuji para hakim yang mendukungnya, khususnya Kavanaugh.

Kehadiran hakim Mahkamah Agung dalam pidato kenegaraan memang lazim dan kerap dimaknai sebagai simbol stabilitas antarcabang kekuasaan. Profesor ilmu politik Universitas Brown, Corey Brettschneider, menilai kehadiran itu “mengirimkan pesan bahwa pengadilan bukan lembaga musuh.”

Namun, tradisi tersebut juga menyisakan ketidaknyamanan. Robertspernah menyebut suasana pidato kenegaraan sangat mengganggu, karena hakim diwajibkan duduk tanpa ekspresi di tengah atmosfer sorak-sorai politik.

Sejumlah hakim bahkan memilih absen; mendiang Antonin Scalia pernah menyebut acara itu sebagai “pertunjukan kekanak-kanakan, sementara Samuel Alito mengaku menghindarinya karena canggung.

Ketegangan antara presiden dan Mahkamah Agung bukan hal baru. Pada 2024, Trump sempat berterima kasih kepada Roberts setelah putusan yang memperluas kekebalan presiden atas tindakan resmi.

Di sisi lain, Presiden Demokrat Joe Biden pernah menegur langsung para hakim dalam pidato kenegaraannya terkait pembatalan hak aborsi.

Sejarah mencatat, terakhir kali seluruh hakim Mahkamah Agung absen dari pidato kenegaraan terjadi pada tahun 2000, menjelang akhir masa jabatan Bill Clinton, dengan alasan perubahan perjalanan dan penyakit ringan.

Tahun ini, kehadiran sebagian hakim kembali menegaskan rapuhnya jarak antara simbol kenegaraan dan pertarungan politik yang kian tajam.