Sumber: CNA | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Perdana Menteri Malaysia dan ketua ASEAN Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Jumat (18/4) bahwa ia telah mendesak pemimpin junta Myanmar untuk menghormati gencatan senjata pascagempa dalam pembicaraan rahasia di Bangkok.
Pejabat junta telah dilarang menghadiri pertemuan puncak 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena kurangnya kemajuan dalam kesepakatan damai sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 dan memicu perang saudara.
Namun, kepala junta Min Aung Hlaing melakukan perjalanan ke Bangkok pada hari Kamis untuk bertemu Anwar, yang memegang jabatan ketua bergilir ASEAN, di sela-sela pembicaraannya dengan pejabat Thailand.
Militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata hingga 22 April setelah gempa berkekuatan 7,7 skala Richter bulan lalu menewaskan sedikitnya 3.700 orang. Pemantau konflik mengatakan pertempuran terus berlanjut, termasuk serangan udara junta yang rutin.
Baca Juga: Inflasi Inti Jepang Naik, Mempersulit Jalur Suku Bunga Bank of Japan
"Saya katakan kepadanya bahwa penting untuk menghentikan tembakan," kata Anwar kepada wartawan di Bangkok.
"Penting untuk mengizinkan upaya kemanusiaan untuk mencakup seluruh Myanmar, terlepas dari di mana mereka berada atau apa posisi politik mereka."
"Jaminan itu diberikan," katanya.
Sebuah pernyataan junta Myanmar pada Kamis malam tidak menyebutkan tentang pendekatan Anwar untuk perdamaian. Dikatakan bahwa pembicaraan telah difokuskan pada kerja sama untuk rehabilitasi setelah bencana gempa bumi Myanmar.
Memudahkan upaya bantuan
Gempa bumi 28 Maret telah menyebabkan 60.000 orang tinggal di tenda-tenda, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mendorong dua juta orang dalam kebutuhan kritis akan bantuan dan perlindungan.
Ketika pemerintah militer mengumumkan gencatan senjata untuk meredakan upaya bantuan, mereka memperingatkan musuh bahwa mereka akan tetap membalas operasi ofensif mereka.
Seorang juru bicara junta minggu ini menuduh kelompok bersenjata melakukan serangan di seluruh negeri.
Anwar juga menelepon pada hari Jumat seorang pemimpin senior dari oposisi Myanmar "Pemerintah Persatuan Nasional", Mahn Winn Khaing Thann. Junta Myanmar telah mengumumkan rencana untuk menggelar pemilu pada akhir tahun.
Namun, NUG telah mendesak masyarakat dan partai politik untuk memboikot pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah militer, yang memenjarakan pemimpin sipil terakhir negara itu, Aung San Suu Kyi.
Para analis mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin menjadi praktik demokrasi sejati karena negara itu terbagi antara militer dan ratusan faksi kelompok etnis bersenjata dan pejuang antikudeta.
"Kami menyampaikan kekhawatiran ASEAN," kata Anwar.
"Kami tidak mendorong ini terlalu cepat karena kami menginginkan konsensus semacam ini ... untuk memastikan adanya pemilu yang adil dan bebas." tambahnya.
Baca Juga: Mitsubishi Fuso Resmikan Diler PT DIPO Internasional Pahala Otomotif di Teluk Kuantan
