Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dijadwalkan bertemu dengan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di Bangkok pada Kamis (17/4).
Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong perpanjangan gencatan senjata menyusul gempa bumi dahsyat yang baru-baru ini melanda Myanmar. Namun, langkah tersebut menuai kritik dari sejumlah kelompok yang menentang kekuasaan militer di negara itu.
Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Anwar menyatakan bahwa pertemuan dilakukan atas dasar kemanusiaan.
Baca Juga: Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat untuk Amankan Persiapan Pemilu
Meskipun demikian, pertemuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat dan kelompok oposisi, mengingat ASEAN telah lama menghindari interaksi langsung dengan pimpinan junta akibat kegagalan mereka dalam menjalankan rencana perdamaian regional.
"Ada kemungkinan junta mengeksploitasi peluang ini untuk membangun legitimasi dalam kerangka ASEAN," ujar analis politik independen asal Thailand, Sai Kyi Zin Soe.
Sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu perang saudara, ASEAN melarang partisipasi para jenderal junta dalam pertemuan-pertemuan resmi.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Myanmar Capai 3.354 Jiwa, PBB Kecam Tindakan Junta Militer
Namun, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret dan menewaskan lebih dari 3.600 orang membuka peluang diplomatik baru bagi Min Aung Hlaing, termasuk kunjungannya ke Bangkok pada awal April lalu.
Dua sumber diplomatik di Bangkok menyebutkan bahwa Min Aung Hlaing akan kembali dalam dua pekan untuk bertemu Anwar di ibu kota Thailand.
Salah satu sumber menambahkan bahwa mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang kini menjadi penasihat pribadi Anwar dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, juga akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Kedutaan Besar Malaysia di Thailand dan Kementerian Luar Negeri Thailand belum memberikan keterangan resmi terkait pertemuan ini.
Anwar juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang merupakan putri dari Thaksin.
Baca Juga: Gempa Myanmar Tewaskan Lebih 1.600 Orang, Junta Izinkan Tim Penyelamat Asing Masuk
Sementara itu, kelompok-kelompok anti-junta seperti Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Persatuan Nasional Karen menyuarakan kekhawatiran serius terhadap pertemuan tersebut. Mereka menilai upaya tersebut berisiko dimanfaatkan junta untuk mendapatkan legitimasi internasional.
"Junta militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing telah secara jelas melanggar konsensus lima poin ASEAN," demikian pernyataan bersama mereka.
"Setiap bentuk keterlibatan sepihak dengan pemimpin militer, yang secara luas dianggap sebagai teroris, harus dilakukan dengan sangat hati-hati."
Anwar sebelumnya menyampaikan bahwa ia akan mendorong perpanjangan gencatan senjata yang diberlakukan sejak bencana gempa bumi.
Militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April, menyusul langkah serupa dari kelompok pemberontak dan NUG. Namun, menurut laporan PBB dan organisasi lain, militer tetap melanjutkan serangan udara meskipun gencatan diumumkan.
Baca Juga: Pemimpin Junta Myanmar Umumkan Pemilihan Umum pada Desember 2025 atau Januari 2026
"ASEAN telah memboikot partisipasi junta sejak 2021," tambah Sai Kyi Zin Soe. "Pertemuan ini dapat melemahkan posisi tersebut."
ASEAN merupakan blok regional yang terdiri dari 10 negara anggota: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
