Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Warga Hong Kong bersiap menggelar rapat umum pada Minggu (8/12) yang diperkirakan untuk mengukur dukungan bagi aksi demonstrasi pro-demokrasi di kota yang dikuasai China tersebut.
Reuters melaporkan, polisi memberi lampu hijau kepada Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF) yang merupakan penyelenggara pawai besar pawai yang berlangsung damai pada Juni 2019 lalu, untuk mengadakan rapat umum. Ini kali pertama kelompok itu diberi izin untuk melakukan aksi protes sejak 18 Agustus 2019.
Aktivis akan berbaris dari Victoria Park di distrik perbelanjaan yang ramai di Causeway Bay ke Chater Road di dekat jantung pusat keuangan. Rute ini serupa yang dilakukan para demonstran, yang sebagian besar awalnya dengan damai tetapi kemudian menjadi kekerasan.
Baca Juga: Pendekatan anyar Komisaris Polisi Hong Kong yang baru terhadap pendemo
Protes meningkat pada bulan Juni 2019 dipicu RUU ekstradisi yang sekarang dibekukan. RUU itu yang akan memungkinkan orang Hong Kong untuk dikirim ke China daratan untuk diadili. Aksi protes kemudian menjelam menjadi seruan yang lebih luas untuk demokrasi.
Pemerintah Hong Kong dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (7/12) menyatakan mereka telah mempelajari dan dengan rendah hati akan mendengarkan dan menerima kritik.
Komisaris polisi Hong Kong yang baru Chris Tang seperti dikutip Reuters mengatakan pasukannya akan mengambil pendekatan yang fleksibel untuk demonstrasi, yakni dengan menggunakan pendekatan keras dan lunak.
Baca Juga: Diplomat top China ingatkan Pompeo agar AS berhenti mencampuri urusan domestik China
Bekas koloni Inggris itu diguncang oleh lebih dari 900 kali aksi demonstrasi, prosesi dan pertemuan publik sejak Juni 2019. Banyak yang kemudian berakhir dengan konfrontasi keras antara pengunjuk rasa dan polisi, yang kadang-kadang merespons dengan gas air mata dan peluru karet.
Para pengunjuk rasa membakar kendaraan dan bangunan, melemparkan bom bensin ke kantor polisi dan kereta api. Mereka juga menjatuhkan puing-puing dari jembatan ke lalu lintas di bawah dan merusak pusat perbelanjaan dan kampus universitas.
Demonstran marah pada apa yang mereka lihat sebagai campur tangan China dalam kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong ketika koloni Inggris itu menyerahkan kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Baca Juga: WNI yang menulis soal demonstrasi Hong Kong dideportasi, wamenlu angkat bicara
Beijing membantah ikut campur dan mengecam kerusuhan itu serta menyalahkan pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat dan bekas kekuasaan kolonial Inggris, karena ikut campur dalam urusan dalam negeri negara itu.
Ketua dan Presiden Kamar Dagang Amerika (AmCham) di Hong Kong secara terpisah ditolak masuk ke kota Makau yang dikuasai pemerintah China pada Sabtu (7/12) setelah ditahan oleh petugas imigrasi.
Hong Kong mulai menikmati ketenangan sejak pemilihan lokal pada 24 November 2019 yang memberikan kemenangan luar biasa bagi para kandidat pro-demokrasi.
Hampir 6.000 orang telah ditangkap dalam protes sejak Juni 2019, lebih dari 30% berusia antara 21 tahun dan 25 tahun.
Baca Juga: Hong Kong siap guyur stimulus HK$ 4 miliar untuk dongkrak ekonomi
