/2026/03/25/640435093.jpg "Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Umumkan Darurat Energi Nasional, Ini Alasannya")
Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Filipina resmi dalam status darurat energi! Presiden Ferdinand Marcos Jr mengambil langkah besar setelah konflik Timur Tengah mengguncang pasar global. Harga minyak melonjak, pasokan terancam, dan dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi?
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr seperti dikutip Reuters Selasa (24/3) mengumumkan status state of national energy emergency. Keputusan ini diambil sebagai respons atas konflik di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan energi nasional.
Dalam pernyataannya, Marcos menyebut situasi global saat ini menciptakan ketidakpastian besar di pasar energi dunia. Gangguan rantai pasok, lonjakan harga minyak internasional, hingga volatilitas pasar menjadi ancaman nyata bagi ketahanan energi Filipina.
Pemerintah pun langsung membentuk sebuah komite khusus. Tugasnya tidak main-main: memastikan distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, hingga produk pertanian tetap berjalan lancar di tengah tekanan global.
Lewat kebijakan darurat ini, pemerintah Filipina diberi kewenangan lebih luas. Salah satunya adalah mempercepat pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi, bahkan dengan opsi pembayaran di muka jika diperlukan, demi menjaga ketersediaan pasokan.
Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun ke depan.
Di sisi lain, Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan bahwa stok bahan bakar negara saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari, berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Angka ini tentu menjadi alarm serius.
Untuk mengantisipasi krisis, pemerintah tengah mengupayakan pembelian sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar Asia Tenggara. Namun, ketidakpastian masih membayangi, terutama untuk pengadaan berikutnya.
Dampak konflik Timur Tengah tidak hanya terasa di sektor energi. Pemerintah juga mulai mewaspadai efek lanjutan terhadap nilai tukar peso Filipina, arus remitansi, hingga potensi pelemahan ekonomi.
Bahkan sebelum kebijakan ini diumumkan, sejumlah senator sudah mengkritik pemerintah. Mereka menilai respons pemerintah terhadap lonjakan harga minyak belum terkoordinasi dengan baik.
Tekanan dari masyarakat juga mulai muncul. Kelompok pekerja transportasi, penumpang, hingga organisasi konsumen berencana melakukan aksi mogok selama dua hari. Mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar dan menilai pemerintah lambat dalam mengambil tindakan.
Situasi ini bukan hanya soal energi. Kenaikan harga minyak bisa memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ditangani cepat, dampaknya bisa meluas ke hampir semua sektor kehidupan.
Filipina kini berada di persimpangan penting: menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang semakin tidak menentu.
