Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berhasil selamat dari upaya pemakzulan yang diajukan oleh parlemen yang didominasi partai oposisi pada Sabtu (7/12), setelah anggota partainya memboikot pemungutan suara.
Pemakzulan tersebut diajukan akibat keputusan kontroversial Yoon sebelumnya dalam minggu ini, yang secara singkat memberlakukan hukum darurat militer untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai "kekuatan anti-negara."
Baca Juga: Buntut Kasus Darurat Militer, Presiden Korea Selatan Minta Maaf tapi Ogah Mundur
Namun, Yoon telah mencabut perintah itu sehari kemudian.
Hanya 195 suara yang diberikan dalam sesi parlemen, kurang dari ambang batas 200 suara yang diperlukan untuk validasi hasil pemungutan suara.
"Seluruh bangsa menyaksikan keputusan yang diambil di Majelis Nasional hari ini. Dunia juga mengawasi," ujar Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik dengan nada kecewa.
"Sangat disayangkan bahkan tidak ada pemungutan suara yang sah."
Baca Juga: Upaya Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Mendapat Perlawanan
Partai Demokratik, oposisi utama, menyatakan akan mengajukan kembali mosi pemakzulan minggu depan jika langkah tersebut gagal pada Sabtu.
Yoon memicu kemarahan publik pada Selasa malam ketika memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada militer untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman "kekuatan anti-negara" dan mengatasi lawan-lawan politik yang dianggap menghalangi pemerintahannya.
Namun, langkah tersebut segera dibatalkan setelah menuai kritik tajam.
Dalam pidato pada Sabtu pagi, Yoon meminta maaf kepada rakyat atas tindakan tersebut, tetapi tetap menolak seruan untuk mengundurkan diri menjelang pemungutan suara di parlemen.
Baca Juga: Saham Korea Selatan Anjlok karena Meningkatnya Ketidakpastian Politik
Langkah kontroversial ini telah memicu debat panas di Korea Selatan mengenai keseimbangan kekuasaan, demokrasi, dan penggunaan militer dalam situasi domestik.
Upaya lanjutan dari oposisi untuk memakzulkan Yoon diperkirakan akan terus menjadi fokus utama politik nasional dalam beberapa minggu mendatang.
