Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Raksasa-raksasa teknologi AS berencana mengintensifkan upaya lobi terhadap persyaratan lokalisasi data ketat oleh India. Lokalisasi data mereka akan merusak ambisi pertumbuhan mereka di India.
Kelompok perdagangan AS yang mewakili perusahaan seperti Amazon, American Express, dan Microsoft, telah menentang permintaan India agara mereka menyimpan data di server-server lokal India.
Dorongan itu datang di tengah meningkatnya upaya global untuk melindungi data pengguna. Namun, permintaan itu bisa menjadi salah satu penekan investasi yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan di pasar India. Perusahaan-perusahaan itu saat ini memiliki penyimpanan data lokal secara terbatas.
Wacana lebih lancjut berkembang bahwa masalah ini bisa merusak hubungan ekonomi yang sudah tegang antara India dan Amerika Serikat.
Para eksekutif teknologi dan kelompok-kelompok perdagangan telah berdiskusi melakukan pendekatan ke kantor Perdana Menteri Narendra Modi untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Secara terpisah, para pemain industri teknologi juga sedang mempertimbangkan untuk melempar isu ini sebagai masalah perdagangan, menurut sumber-sumber Reuters yang mengetahui masalah ini.
Meskipun keputusan akhir belum dibuat, musyawarah dilakukan sementara Amerika Serikat dan India terkunci dalam perselisihan mengenai kenaikan tarif AS dan kebijakan India mengenai pembatasan harga peralatan medis yang dikaim merugikan perusahaan-perusahaan farmasi Amerika.
"Masalah ini cukup penting untuk dibahas di tingkat perdagangan India-AS," kata Amba Kak, penasihat kebijakan publik global di perusahaan internet Mozilla Corp. "Lokalisasi data bukan hanya masalah bisnis. Yang mengkhawatirkan, itu berpotensi membuat pengawasan pemerintah lebih mudah."
Aturan lokalisasi data yang lebih ketat akan membantu India mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap data ketika melakukan investigasi. Para pengritik mengatakan hal ini bisa menyebabkan meningkatnya tuntutan pemerintah untuk mengakses data.
Perusahaan-perusahaan teknologi khawatir otoritas seperti itu akan merugikan investasi yang mereka rencanakan untuk mendirikan pusat data lokal baru.
Penggunaan platform digital yang lebih besar di India untuk belanja maupun jejaring sosial telah membuatnya menjadi pasar yang menguntungkan bagi perusahaan teknologi. Meningkatnya jumlah pelanggaran data telah mendorong New Delhi mengembangkan aturan perlindungan data yang kuat.
Shamika Ravi, anggota dewan penasihat ekonomi Modi, mengatakan pelokalan data adalah fenomena global dan India bukan satu-satunya. "Ini dalam kepentingan strategis dan ekonomi jangka panjang," kata Ravi, yang juga direktur penelitian di Brookings India.
Bulan lalu komite pemerintah pada privasi mengajukan rancangan undang-undang, merekomendasikan pembatasan aliran data, dan mengusulkan bahwa semua "data pribadi yang penting" harus diproses hanya di dalam negara. Pemerintah akan menentukan apa yang memenuhi syarat sebagai data penting tersebut.
Dalam pertemuan pekan lalu yang diselenggarakan oleh grup lobi US-India Strategic Partnership Forum, eksekutif dari Facebook, Mastercard, Visa, American Express, PayPal, Amazon, Microsoft dan lain-lain mendiskusikan rencana mendekati anggota parlemen India, termasuk panel parlementer India mengenai teknologi informasi (TI ) dan keuangan, kata lima sumber.
Industri juga membahas pendekatan kelompok media dan internet untuk menjelaskan mengapa data lokalisasi akan berdampak buruk bagi booming TI, e-commerce, dan pembayaran lansekap India, kata sumber tersebut.
"Orang-orang cukup tertekan dan takut," kata seorang eksekutif yang bekerja untuk perusahaan teknologi multinasional.
Kelompok lobi AS-India mengatakan "hampir tidak mungkin" untuk menerapkan "peraturan industri khusus di lingkungan data global kami tanpa ada gejolak yang dirasakan".
Mastercard, American Express, dan Amazon tidak menanggapi permintaan untuk komentar, sementara Facebook, Microsoft, Visa, dan PayPal menolak berkomentar.
RUU India, yang dibuka untuk komentar publik minggu ini, akan diproses ke parlemen untuk disetujui.
Presiden kelompok lobi, Nisha Biswal, mengatakan bagaimanapun rancangan undang-undang privasi India adalah "sangat penting," dan bahwa kelompok dia akan berbagi keprihatinan dengan pemerintah secara langsung.
