Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. DPR AS pada hari Selasa (24/9) resmi meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Seruan ini dilakukan setelah ada bukti bahwa Trump meminta seorang pemimpin asing untuk melakukan penyelidikan yang dapat merusak pamor saingan politiknya.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat, mengumumkan penyelidikan tersebut dalam sebuah konferensi pers. Dia menegaskan, "tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum."
Terkait kasus ini, muncul gelombang dukungan di antara anggota parlemen Partai Demokrat untuk penyelidikan lebih lanjut atas pengakuan publik Trump bahwa ia meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki putra calon presiden dan mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Baca Juga: Trump bakal dimakzulkan, dollar AS keok terhadap 6 mata uang utama dunia
Dalam akun Twitter resminya, Trump menulis pada Selasa kemarin bahwa panggilan telepon 25 Juli merupakan perbincangan yang sangat ramah dan sepenuhnya pantas dilakukan. Trump juga bilang, dirinya "tidak menekan" Zelenskiy. Dalam tweetnya, dia kemudian menyebut penyelidikan DPR sebagai "Witch Hunt Garbage" atau "Penyihir Berburu Sampah".
Berikut penjelasan bagaimana proses pemakzulan di AS seperti yang dikutip dari Reuters.
Mengapa pemakzulan?
Para pendiri Amerika Serikat menciptakan kantor kepresidenan dan khawatir kekuatannya dapat disalahgunakan. Jadi mereka memasukkan dalam Konstitusi AS prosedur untuk melengserkan presiden dari jabatannya.
Di bawah Konstitusi, seorang presiden dapat dicopot dari jabatannya karena "pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya."
Baca Juga: DPR AS umumkan penyelidikan pemakzulan Donald Trump atas kontroversi Ukraina
Apa arti sebenarnya tidak jelas. Secara historis, ini dapat mencakup korupsi dan penyalahgunaan kepercayaan publik lainnya.
Seorang presiden tidak perlu melanggar hukum pidana tertentu agar kemudian bisa dimakzulkan.
Sejumlah pengamat hukum mengatakan, dengan menekan pemimpin asing untuk ikut campur dalam pemilihan AS merupakan jenis perilaku yang oleh pendiri negara akan dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dimakzulkan.
Bagaimana cara kerjanya?
Kesalahpahaman tentang "impeachment" adalah bahwa itu mengacu pada pelengseran presiden dari jabatannya. Faktanya, pemakzulan hanya merujuk pada DPR, majelis rendah Kongres, yang mengajukan dakwaan - mirip seperti dakwaan dalam kasus pidana.
Ada perdebatan tentang bagaimana investigasi impeachment harus dimulai. Doug Collins, anggota Partai Republik di Komite Kehakiman, berpendapat bahwa penyelidikan impeachment formal tidak bisa dimulai sampai DPR melakukan voting untuk mengotorisasi hal itu. Tetapi anggota parlemen dari Partai Demokrat berpendapat, voting atau pemungutan suara seperti itu tidak perlu dilakukan.
Komite Kehakiman DPR secara historis memimpin penyelidikan impeachment, tetapi para pemimpin Partai Demokrat juga mempunyai pilihan untuk memilih sendiri komite yang akan bertanggungjawab nantinya.
Baca Juga: Wall Street memerah terseret sentimen negatif dari seruan pemakzulan Trump
Jika mayoritas dari 435 anggota DPR menyetujui untuk membawa dakwaan, yang dikenal sebagai "pasal impeachment", proses tersebut berpindah ke Senat, majelis tinggi, yang kemudian mengadakan persidangan untuk memutuskan salah atau tidaknya presiden.
Dalam persidangan semacam itu, anggota DPR bertindak sebagai jaksa, senator sebagai juri, dan hakim agung dari Mahkamah Agung AS yang memimpin. Diperlukan dua pertiga suara mayoritas di Senat yang beranggotakan 100 orang untuk menghukum dan melengserkan seorang presiden.
Anggota parlemen tidak diharuskan untuk membuktikan kasus ini seperti standar pembuktian dalam kasus pidana.
DPR memiliki 235 anggota Demokrat, 199 anggota Republik, dan satu anggota independen. Akibatnya, Demokrat dapat memakzulkan Trump tanpa dukungan Partai Republik.
Pada tahun 1998, ketika Partai Republik menguasai mayoritas anggota DPR, majelis itu memberikan suara mayoritas untuk memakzulkan Presiden Bill Clinton, yang merupakan seorang Demokrat. Dua setengah bulan setelah pemungutan suara, DPR kemudian melakukan proses impeachment terhadap Clinton.
Baca Juga: Harga emas naik terkerek ketegangan politik AS dan kekhawatiran perlambatan ekonomi
Senat AS sekarang memiliki 53 anggota Republik, 45 anggota Demokrat dan dua independen yang biasanya mendukung Demokrat. Untuk pencopotan seorang presiden akan membutuhkan 67 suara. Jadi, agar Trump dilengserkan dari jabatannya melalui pemakzulan, setidaknya 20 anggota Partai Republik dan semua anggota Partai Demokrat dan independen harus memberikan suara menentang Trump.
Mayoritas Partai Republik di Senat dapat segera membatalkan tuduhan terhadap Trump tanpa mempertimbangkan bukti.
Hingga saat ini di AS, belum ada presiden yang pernah dilengserkan sebagai akibat langsung dari pemakzulan. Pertama, Presiden Richard Nixon, mengundurkan diri pada tahun 1974 sebelum dia dimakzulkan. Kedua, Presiden Andrew Johnson pada 1868 dan Clinton, didakwa oleh DPR, tetapi tidak dihukum oleh Senat.
Siapa yang menjadi presiden jika Trump lengser?
Jika Trump lengser, maka Wakil Presiden Mike Pence akan menjadi presiden untuk sisa masa jabatan Trump, yang berakhir pada 20 Januari 2021.
