Sumber: Yonhap,Yonhap | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada hari Rabu, sejumlah ajudan senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala stafnya, menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal, demikian pernyataan dari kantor kepresidenan.
Langkah ini diambil setelah Majelis Nasional Korea Selatan menolak deklarasi darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon pada malam sebelumnya.
Ajudan yang Tawarkan Pengunduran Diri
Di antara mereka yang mengajukan pengunduran diri adalah Chung Jin-suk, Kepala Staf Presiden; Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik; serta Sung Tae-yoon, Kepala Staf untuk Kebijakan.
Baca Juga: Pesan Oposisi untuk Yoon Suk Yeol: Mundur atau Kami Makzulkan!
Selain itu, ada tujuh ajudan senior lainnya yang juga menawarkan pengunduran diri mereka.
Tawaran pengunduran diri ini menyusul langkah dramatis Yoon yang mengumumkan darurat militer pada malam Selasa, dengan alasan oposisi yang ia tuduh sebagai "kekuatan anti-negara" yang menghambat jalannya pemerintahan dengan mosi pemakzulan dan pengesahan RUU anggaran yang dipotong.
Respons Majelis Nasional dan Pencabutan Darurat Militer
Pada pagi hari Rabu, setelah deklarasi darurat militer tersebut, Majelis Nasional Korea Selatan mengadakan pemungutan suara yang menghasilkan keputusan bulat untuk mendesak Presiden Yoon mencabut darurat militer yang telah diumumkan.
Pemungutan suara ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin memuncak antara eksekutif dan legislatif, di mana langkah Presiden Yoon dianggap berlebihan dan mengancam stabilitas negara.
Latar Belakang Ketegangan Politik
Ketegangan ini berawal dari kebuntuan politik yang terjadi di Korea Selatan, di mana oposisi yang terdiri dari berbagai partai telah memprotes kebijakan pemerintah Yoon, termasuk mengenai pengurangan anggaran negara dan upaya-upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Yoon menganggap tindakan-tindakan tersebut sebagai serangan terhadap integritas negara, sementara pihak oposisi menuduh bahwa kebijakan-kebijakan Yoon tidak berpihak pada rakyat.
Keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer menunjukkan tingkat ketegangan politik yang tinggi dan krisis kepercayaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Tawaran pengunduran diri dari ajudan senior ini, yang diambil sebagai respons atas tekanan politik tersebut, menambah lapisan kompleksitas dalam situasi yang sedang berkembang.
Baca Juga: China Serang Balik Perang Chip dengan Melarang Ekspor Mineral Strategis ke AS
Implikasi dari Pengunduran Diri dan Pencabutan Darurat Militer
Pengunduran diri massal ini dapat berimplikasi besar pada stabilitas pemerintahan Presiden Yoon. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Presiden, keputusan mereka untuk mundur bisa menciptakan ketidakpastian dalam jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, pencabutan darurat militer setelah tekanan dari Majelis Nasional menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Korea Selatan masih memiliki mekanisme checks and balances yang kuat, meskipun terjadi ketegangan antara cabang-cabang pemerintahan.
Langkah ini juga bisa memengaruhi pandangan publik terhadap kepemimpinan Yoon dan partai yang berkuasa. Keputusan yang diambil dalam beberapa hari mendatang akan sangat menentukan masa depan politik Yoon dan kestabilan pemerintahan Korea Selatan.
