kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Revisi UU Pertahanan Nasional, kebijakan militer China bersifat defensif


Senin, 28 Desember 2020 / 23:45 WIB
Revisi UU Pertahanan Nasional, kebijakan militer China bersifat defensif


Sumber: Global Times | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi China, pada Sabtu (26/12), mengesahkan perubahan Undang-Undang Pertahanan Nasional 

Mengutip Kantor Berita Xinhua, Global Times melaporkan, Undang-Undang Pertahanan Nasional China yang baru akan langsung berlaku pada hari pertama tahun 2021. 

Seorang pejabat di Biro Legislatif di bawah Komisi Militer Pusat (CMC) China menekankan, lewat undang-undang yang baru, China mengikuti kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif.

Dan, China akan secara aktif mendorong pertukaran dan kerjasama militer internasional. Ini berarti, Tiongkok menjaga perdamaian dunia dan menentang tindakan invasi juga ekspansi.

Baca Juga: China murka, AS teken undang-undang yang beri dukungan bagi Taiwan dan Tibet

"Ini mencerminkan keyakinan China yang konsisten bahwa China mencintai perdamaian dan menentang perang," kata pejabat CMC yang tidak disebutkan namanya itu seperti dikutip Xinhua.

Terlibat dalam pertahanan negara

Menurut pejabat CMC, Undang-Undang Pertahanan Nasional yang baru juga mewujudkan konsep bahwa setiap warga negara China harus terlibat dan meningkatkan keterampilan dalam pertahanan negara.

Lalu, semua organisasi nasional, partai politik, kelompok sipil, perusahaan, organisasi sosial, dan organisasi lainnya harus mendukung serta mengambil bagian dalam pembangunan pertahanan negara.

Termasuk, memenuhi tugas pertahanan negara dan menjalankan misi pertahanan nasional sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga: Rusia: Peningkatan aktivitas NATO bisa mengakibatkan insiden besar

Perubahan undang-undang lainnya mencakup penyesuaian fungsi dan kekuasaan organisasi nasional, pengayaan misi dan tujuan pembangunan angkatan bersenjata.

Kemudian, penetapan kebijakan pertahanan di bidang keamanan utama berdasarkan kebutuhan kegiatan dan kepentingan di bidang keamanan baru, serta kebijakan dalam hubungan militer luar negeri.

Song Zhongping, ahli militer China, mengatakan kepada Global Times, Undang-Undang Pertahanan Nasional yang baru  menunjukkan, negeri tembok raksasa akan membuat dirinya didengar dalam hal keadilan global.

Terutama, dalam menentang tindakan invasi dan ekspansi oleh hegemoni regional dan global, di samping melindungi kepentingan, kedaulatan, keamanan, dan pembangunan China.

"Dengan hegemoni egois yang bersekongkol dan melakukan tindakan serta meningkatnya keberadaan terorisme, pemisahan diri dan nasionalisme, dunia saat ini tidak damai dan membutuhkan China untuk memainkan peran unik dalam membuat keadilan yang sehat," kata Song.

Selanjutnya: China pamerkan pesawat bomber H-6K baru di atas Laut China Selatan



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×