Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NAYPYIDAW. Lebih dari seribu orang tampak berkumpul di luar kedutaan Thailand di Yangon, Myanmar, pada Jumat (16/2/2024). Mereka rela mengantre untuk mendapatkan visa.
Melansir Channel News Asia, kondisi tersebut terjadi setelah keputusan pemerintah militer Burma untuk mengaktifkan undang-undang yang mewajibkan wajib militer selama dua tahun.
Kedutaan Besar Thailand di Yangon telah dibanjiri oleh pemuda dan pemudi yang mencari visa untuk keluar dari Myanmar sejak pengumuman Sabtu lalu bahwa “Undang-undang Dinas Militer Rakyat” akan diberlakukan.
Pada hari Jumat, seorang jurnalis AFP melihat antrian antara 1.000 dan 2.000 orang mengular di jalan-jalan dekat misi di pusat kota Yangon, dibandingkan dengan kurang dari 100 orang sebelum pengumuman pada hari Sabtu.
Kedutaan mengatakan pihaknya mengeluarkan 400 tiket bernomor setiap hari untuk mengatur antrian.
Pelajar Aung Phyo, 20, mengatakan kepada AFP bahwa dia tiba di kedutaan pada hari Kamis pukul 8 malam dan tidur di mobilnya sebelum mulai mengantri sekitar tengah malam.
“Kami harus menunggu selama tiga jam dan polisi membuka gerbang keamanan sekitar jam 3 pagi dan kami harus berlari ke depan kedutaan untuk mencoba mendapatkan tempat untuk mendapatkan tiket,” kata Aung Phyo, yang, seperti orang lain yang berbicara dengan AFP, menggunakan nama samaran karena takut akan keselamatannya.
Baca Juga: Rencana Wajib Militer Myanmar Ungkap Besarnya Kerugian Junta Selama Pertempuran
Undang-undang tersebut dibuat oleh junta sebelumnya pada tahun 2010 tetapi tidak pernah digunakan, dan tidak jelas bagaimana undang-undang tersebut akan ditegakkan.
Tidak ada rincian yang diberikan tentang bagaimana mereka yang dipanggil diharapkan untuk bertugas, namun banyak anak muda tidak mau menunggu dan mencari tahu.
“Saya akan pergi ke Bangkok dengan visa turis dan berharap bisa tinggal di sana untuk sementara waktu,” kata Aung Phyo.
“Saya belum memutuskan untuk bekerja atau belajar. Saya hanya ingin melarikan diri dari negara ini,” jelasnya.
Reuters memberitakan, menurut sejumlah analis, diplomat, dan seorang pembelot, rencana wajib militer Myanmar mengungkap dampak besar yang ditimbulkan oleh pertempuran yang tak henti-hentinya selama berbulan-bulan melawan kelompok pemberontak dan perjuangan yang dihadapi para jenderal untuk mengisi kembali barisan mereka.
Rencana tersebut, yang diumumkan minggu ini, muncul setelah junta kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah di sepanjang garis depan yang membentang dari dataran tinggi yang berbatasan dengan Tiongkok hingga garis pantai dekat Bangladesh.
Beberapa di antaranya terjadi melalui serangan terkoordinasi oleh kelompok pemberontak yang dimulai pada bulan Oktober yang dijuluki Operasi 1027.
“Militer jelas menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, itulah sebabnya mereka memperkenalkan rancangan undang-undang tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka,” kata Richard Horsey, penasihat senior Crisis Group di Myanmar.
Baca Juga: Junta Myanmar Terapkan Wajib Militer untuk Anak Muda, Perempuan dan Laki-laki
