kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Ribuan pendemo turun ke jalan, pasca Hong Kong menerapkan undang-undang darurat


Jumat, 04 Oktober 2019 / 17:47 WIB

Ribuan pendemo turun ke jalan, pasca Hong Kong menerapkan undang-undang darurat
ILUSTRASI. Unjuk rasa pro demokrasi di Hong Kong


KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Pendemo kembali turun ke jalan, pasca Pemerintah Hong Kong menerapkan undang-undang darurat pada Jumat (4/10). Bentrokan dengan polisi bukan tidak mungkin pecah lagi.

Channelnewsasia.com melaporkan, Sejumlah demonstran bertopeng membangun barikade di jantung distrik komersial bekas koloni Inggris itu, beberapa saat setelah Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengumumkan undang-undang darurat untuk melarang pengunjuk rasa menggunakan penutup wajah.

Lusinan pengunjuk rasa lainnya menggunakan penghalang plastik, palet kayu, dan kerucut lalu lintas untuk membentuk blokade di Distrik Central, tempat banyak perusahaan internasional berkantor.

Baca Juga: Pemerintah ajukan undang-undang darurat, Hong Kong bakal makin membara

Sementara ribuan pendemo bertopeng lainnya tetap berada di jalan di belakang barikade utama.

Blokade juga pengunjuk rasa bentuk di Distrik Kowloon Tong. Sedang ratusan demonstran bertopeng lainnya melakukan aksi duduk di sebuah mal di Sha Tin.

Dalam konferensi pers, Lam mengumumkan sebuah undang-undang darurat untuk melarang pengunjuk rasa mengenakan masker wajah yang berlaku mulai Sabtu (5/10).

Larangan tersebut akan berlaku di bawah undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang untuk "membuat peraturan apa pun" BAGI kepentingan umum. Ini pertama kali undang-undang darurat berlaku lagi setelah 52 tahun silam.

"Kami percaya bahwa hukum akan menciptakan efek jera terhadap pengunjuk rasa dan perusuh yang bertopeng, dan akan membantu polisi dalam penegakan hukumnya," kata Lam seperti dikutip Channelnewsasia.com.

Baca Juga: Mahathir: Carrie Lam sebaiknya mundur dari posisi pemimpin Hong Kong

Banyak pengunjuk rasa memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya, karena takut bisa menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan terhadap mereka.

"Keputusan untuk menerapkan undang-undang darurat sulit, tetapi perlu untuk kepentingan umum," tambah Lam. Dia menekankan, penggunaan kekuasaannya tidak berarti pemerintah telah secara resmi menyatakan keadaan darurat.


Reporter: SS. Kurniawan
Editor: S.S. Kurniawan

Video Pilihan

Tag

Close [X]
Close [X]
×