Sumber: BBC,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Pemerintah nasionalis Hindu India pada hari Rabu (11/12) memenangkan persetujuan parlemen untuk undang-undang kewarganegaraan yang berjangkauan luas yang menurut para kritikus merusak konstitusi sekuler negara itu dengan mengecualikan Muslim.
Ini adalah janji utama ketiga yang telah disampaikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak dia terpilih kembali pada bulan Mei, memberi energi kembali kepada basis nasionalisnya, basis dukungan Hindu dan mengalihkan perhatian dari ekonomi yang melambat.
Benturan antara demonstran dengan pihak kepolisian tak dapat dihindarkan di wilayah timur laut yang terdiri atas beragam etnis di mana pada saat yang sama, parlemen memperdebatkan RUU tersebut.
Baca Juga: Konglomerat India Vijay Mallya menghadapi kebangkrutan atas utang US$ 1,5 miliar
Tentara dikerahkan di negara bagian Tripura dan bala bantuan disiagakan di Assam yang bertetangga, yang keduanya berbatasan dengan Bangladesh, di mana warga setempat merasa khawatir dengan masuknya para pendatang.
"RUU itu akan mengambil hak-hak kami, bahasa dan budaya kami dengan jutaan warga Bangladesh mendapatkan kewarganegaraan," kata Gitimoni Dutta, seorang mahasiswa, pada sebuah protes di kota utama Guwahati di Assam seperti yang dilansir Reuters.
Parlemen India telah menyetujui RUU yang memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan.
RUU itu sudah melewati majelis tinggi parlemen dengan suara dukungan mencapai 125 suara melawan 105 suara. RUU itu juga sudah melewati majelis rendah.
Para kritikus mengatakan RUU itu sangat diskriminatif.
Baca Juga: World Bank Outlook: Ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% tahun 2020
Tetapi partai nasionalis Hindu yang berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan agama.
RUU Amendemen Kewarganegaraan (CAB) sekarang akan ditandatangani menjadi undang-undang.
Apa yang dikatakan kritikus?
Mereka yang memprotes RUU itu mengatakan RUU itu adalah bagian dari agenda BJP untuk memarginalkan kaum Muslim dan melanggar prinsip-prinsip sekuler India.
"Orang-orang Muslim sudah dianiaya. Ini akan membuat mereka lebih rentan," kata seorang peserta protes terhadap RUU di Delhi kepada BBC.
Lebih dari 700 tokoh India terkemuka, termasuk ahli hukum, pengacara, akademisi dan aktor, telah menandatangani pernyataan "tegas" mengutuk RUU tersebut.
Hukum 'anti-Muslim' baru di India menyebabkan kegemparan
Dikatakan bahwa pemerintah India tampaknya berniat menyebabkan pergolakan besar dalam masyarakat India.
Banyak orang lain mempertanyakan mengapa RUU ini hanya merujuk pada migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, ketika minoritas dari negara tetangga lainnya juga dianiaya.
Baca Juga: ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi China dan India dalam Level Signifikan
Bintang film Tamil yang menjadi politisi Kamal Haasan bertanya mengapa perlindungan yang sama tidak diberikan kepada migran Sri Lanka dari komunitas minoritas.
Di parlemen juga, sejumlah partai oposisi dan politisi telah mengemukakan keprihatinan serupa.
Anggota parlemen Muslim terkemuka Asaddudin Owaisi mengatakan RUU itu lebih buruk daripada hukum Hitler dan ini merupakan konspirasi untuk membuat umat Muslim tanpa kewarganegaraan.
Pemimpin partai oposisi utama Kongres, Rahul Gandhi, mengatakan siapa pun yang mendukung RUU itu menghancurkan fondasi India. Dan seorang politisi regional terkemuka Akhilesh Yadav menyebutnya sebagai rencana memecah belah untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah.
Baca Juga: DPR minta kemdag review kebijakan ekspor-impor
Namun para pemimpin BJP, termasuk menteri dalam negeri Amit Shah, mengatakan RUU itu tidak menentang kaum Muslim.
"Kaum Muslim di negara ini tidak perlu khawatir tentang apa pun. Tetapi haruskah Muslim Pakistan dijadikan warga negara? Haruskah umat Muslim dari Bangladesh dan Afghanistan dan seluruh dunia juga diberi kewarganegaraan? Negara tidak dapat berjalan seperti ini. kewarganegaraan hanya akan diberikan kepada minoritas agama yang dianiaya hanya dari tiga negara ini," kata Shah di parlemen.
Mengapa ada protes di timur laut?
Sementara itu, dari kawasan timur laut, protes keras telah terjadi karena orang takut bahwa mereka akan dikuasai oleh migran ilegal, non-Muslim dari negara tetangga Bangladesh.
Pasukan tentara India telah dikirim ke negara bagian Tripura dan bersiaga di Assam. Kepala daerah Assam terjebak di bandara selama beberapa jam karena jalan dihadang oleh pelaku unjuk rasa.
Baca Juga: Konglomerat India Vijay Mallya menghadapi kebangkrutan atas utang US$ 1,5 miliar
Jam malam diumumkan di ibukota negara bagian dan layanan internet dan seluler diblokir di sejumlah distrik untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
Protes anti-migran yang keras di wilayah yang sama berarti bahwa RUU itu tidak dapat diberlakukan di majelis tinggi ketika diajukan sebelum pemilihan umum awal tahun ini.
Protes tersebut sangat vokal di Assam, yang pada bulan Agustus menyebabkan dua juta penduduk tidak mendaftar.
