Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Anggaran belanja Donald Trump gagal disahkan DPR pada Kamis (19/12). Ini karena 38 anggota Partai Republik menentang rancangan undang-undang belanja yang diajukan Trump.
Rancangan undang-undang belanja Trump ini hanya mendapat dukungan 174 suara, lebih rendah dari barisan penolak dengan 235 suara. Padahal Trump mendesak anggaran agar disetujui sebelum dirinya menjabat pada 20 Januari 2025. Hasil pemungutan suara tersebut membuktikan perselisihan di dalam Partai Republik pengusung Trump.
Anggota sayap kanan partai Republik menolak untuk mendukung paket yang akan meningkatkan belanja dan akan menambah utang pemerintah federal sebesar US$ 36 triliun.
Baca Juga: Wall Street Melemah, Dipicu Kekhawatiran Prospek Suku Bunga
"Saya benar-benar muak dengan partai yang berkampanye tentang tanggungjawab fiskal dan berani mendatangi rakyat Amerika namun tidak bertanggungjawab secara finansial," kata Perwakilan Republik Chip Roy, salah satu dari 38 anggota Partai Republik penentang RUU.
Ketua DPR Partai Republik Mike Johnson tidak memberikan rincian langkah selanjutnya setelah pemungutan suara yang gagal. "Kami akan menemukan solusi lain," kata dia, dikutip Reuters, kemarin.
Sementara Partai Demokrat menolak RUU tersebut karena pemangkasan pajak besar-besaran menguntungkan orang kaya seperti Elon Musk. Potensi negara senilai US$ 8 triliun bisa menguap begitu saja.
Namun ketidaksepakatan tersebut berpotensi membuat pemerintah AS harus menutup sebagian kegiatan layanan pemerintah, mulai dari penegakan hukum perbatasan hingga taman nasional.
Baca Juga: Rupiah Melemah Dalam Sepekan, Ini Penyebabnya
Selain itu, gaji lebih dari 2 juta pekerja federal akan terdampak. Administrasi Keamanan Transportasi AS bahkan sudah memperingatkan para pelancong selama musim liburan akan menghadapi antrean panjang di bandara.
Ini karena pendanaan pemerintah akan berakhir pada Jumat tengah malam. Jika parlemen gagal memperpanjang tenggat waktu, maka kisah shutdown akan kembali terjadi, seperti di 2018-2019.
Berita Terkait
Pemerintah AS Shutdown, Pasar Keuangan Global Terancam!
