Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Pernyataan itu menyusul protes lain dari Indonesia yang menuduh Beijing mengirim kapal penjaga pantai secara ilegal ke perairan teritorial Indonesia di Natuna. Misi tersebut menandai "pelanggaran kedaulatan", kata Indonesia ketika memanggil duta besar Tiongkok untuk mengajukan protes resmi.
Indonesia mengatakan klaim China atas wilayah Laut China Selatan ditolak pada tahun 2016 setelah Filipina berargumen dan memenangkan klaimnya di hadapan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag di Belanda. Beijing mengabaikan putusan itu.
Melansir South China Morning Post, Indonesia telah berulang kali berselisih dengan Beijing mengenai hak menangkap ikan di sekitar Kepulauan Natuna, menahan para nelayan China dan memperluas kehadiran militernya di sana.
Baca Juga: Indonesia protests to China over border intrusion near South China Sea
Gregory Raymond, seorang dosen yang memiliki spesialisasi dalam keamanan Asia Tenggara di Australian National University di Canberra, mengatakan: “Apa yang saya pikir baru di sini adalah betapa eksplisitnya (kementerian luar negeri Indonesia) yang mengutip 'klaim historis' China sebagai tidak konsisten dengan Unclos , dan terutama penghargaan 2016 (untuk Filipina). "
Evan Laksmana, seorang peneliti senior di Institut kebijakan Strategis dan Studi Internasional di Jakarta, mengatakan bahwa tingkat ketegasan dari Indonesia telah lama dilakukan.
"Dalam insiden maritim sebelumnya dan yang serupa, Indonesia telah mengajukan protes diplomatik, namun mereka (serangan) terus terjadi," kata Laksmana. “Indonesia telah melakukan pengekangan dan kesabaran sejauh ini dengan perambahan China ke perairannya. Tetapi berulang kali, insiden maritim terjadi, dan pejabat Tiongkok terus menegaskan hak penangkapan ikan bersejarah yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Kesabaran Indonesia dalam hal ini mungkin mulai menipis. "
Baca Juga: Kapal ikan Vietnam kembali beraksi di Natuna, begini komentar Edhy Prabowo
Derek Grossman, seorang analis pertahanan senior di Rand Corporation yang berbasis di AS, mengatakan kegiatan penangkapan ikan China kemungkinan akan berlanjut di Natuna dan, tanpa pilihan lain, Indonesia harus menemukan cara untuk meningkatkan patroli laut dan penegakan hukum di wilayah tersebut .
