Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan menggelar sidang perdana Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan pada hari ini (14/1). Namun, Yoon diperkirakan tidak akan menghadiri siding tersebut setelah mengurung diri di vilanya yang berada di lereng bukit di Seoul selama berminggu-minggu.
Agenda dalam siding perdana ini adalah mendengar argumen Yoon terkait atas upaya memberlakukan darurat militer yang memicu kekacauan politik terburuk Korea Selatan dalam beberapa dekade.
Sidang berikutnya dijadwalkan pada hari Kamis (16/1).
Mahkamah Konstitusi harus memutuskan dalam waktu 180 hari apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaan kepresidenannya.
Yoon juga menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan, dengan pihak berwenang berusaha untuk melaksanakan surat perintah penangkapan setelah ia mengabaikan panggilan untuk hadir guna diinterogasi.
Deklarasi darurat militer Yoon pada tanggal 3 Desember yang ditarik setelah sekitar enam jam, telah menjerumuskan salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia itu ke dalam periode pergolakan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Lakukan Provokasi, Korea Utara Luncurkan Beberapa Rudal Jarak Pendek di Pagi Ini
Seok Dong-hyeon, seorang pengacara yang menjadi penasehat Yoon, mengatakan pada hari Senin (13/1) bahwa Yoon tidak akan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa. Ini dilakukan karena ada upaya pihak berwenang untuk menahan Yoon dan membuatnya kesulitan untuk datang ke persidangan.
Sementara itu, kepala staf Yoon mengatakan pada hari ini bahwa kantor Yoon siap berkonsultasi dengan otoritas investigasi guna menghindari bentrokan selama pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Yoon.
Yoon dapat pergi ke lokasi ketiga di luar kediamannya yang dibentengi, atau kunjungan ke rumahnya dapat diatur sehingga otoritas investigasi dapat memeriksa Yoon, kata kepala staf kepresidenan Chung Jin-suk dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
Otoritas investigasi, termasuk Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi, telah menerima surat perintah penangkapan yang diterbitkan ulang dari pengadilan Korea Selatan setelah upaya pertama untuk menahan Yoon guna diinterogasi gagal setelah terjadi kebuntuan dengan petugas keamanan presiden di awal bulan ini.
CIO, polisi, dan Dinas Keamanan Presiden (PSS) bertemu pada hari Selasa untuk membahas pelaksanaan surat perintah penangkapan terbaru, kata otoritas investigasi dalam sebuah pernyataan.
Pada pertemuan tersebut, polisi dan CIO meminta kerja sama PSS dalam melaksanakan surat perintah tersebut dengan damai dan aman, dan sedang menunggu tanggapan.
Kementerian Pertahanan mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukan militer yang bertugas menjaga keamanan presiden tidak akan dimobilisasi terkait dengan pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tak akan Hadiri Sidang Pemakzulan Pertama
Di tengah kekacauan politik Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan beberapa rudal balistik jarak pendek pada hari Selasa, bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya ke Seoul, dan kurang dari seminggu sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat.
Anggota parlemen Korea Selatan, setelah diberi pengarahan oleh Badan Intelijen Nasional, mengatakan pada hari Senin bahwa uji coba senjata terbaru Korea Utara sebagian ditujukan untuk "memamerkan aset pencegah AS dan menarik perhatian Trump".
