/2025/12/11/31166354.jpg "Skandal Renovasi US$2,5 Miliar: Benarkah Hanya Dalih Jegal Ketua The Fed Powell?")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menuai kecaman luas, termasuk dari para mantan pimpinan bank sentral AS dan sejumlah senator Partai Republik sendiri.
Penyelidikan tersebut terungkap pada Minggu (12/1/2026) waktu setempat, setelah Powell mengungkapkan bahwa The Fed menerima surat panggilan (subpoena) dari Departemen Kehakiman AS.
Powell secara terbuka menyebut langkah itu sebagai “dalih” untuk memberi Gedung Putih pengaruh lebih besar terhadap kebijakan suku bunga.
Baca Juga: Baht Thailand dan Won Korea Pimpin Pelemahan Mata Uang Asia Selasa (13/1) Pagi
Menurut dua sumber yang mengetahui proses tersebut, penyelidikan disetujui dan dimulai oleh Jaksa AS di Washington Jeanine Pirro, sekutu politik Trump.
Disebutkan pula bahwa Jaksa Agung Pam Bondi maupun Wakil Jaksa Agung Todd Blanche tidak diberi pengarahan sebelumnya terkait keputusan pemanggilan The Fed.
Pirro dalam pernyataan resminya menyebut langkah hukum itu diambil karena The Fed dinilai mengabaikan permintaan untuk membahas pembengkakan biaya proyek renovasi dua gedung bersejarah di kantor pusat The Fed di Washington. Proyek tersebut bernilai sekitar US$2,5 miliar.
“Keputusan kantor ini diambil semata-mata berdasarkan substansi hukum, tidak lebih dan tidak kurang,” kata Pirro dalam unggahan di media sosial X.
Ancaman dakwaan pidana tersebut, yang secara formal berkaitan dengan pernyataan Powell kepada Kongres soal proyek renovasi, langsung memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang.
Investor khawatir, independensi The Fed akan tergerus dan berdampak pada inflasi serta arah kebijakan moneter.
Baca Juga: Ketegangan Iran Dorong Harga Minyak ke Level Tertinggi Dua Bulan Selasa (13/1) Pagi
Sejumlah ekonom menilai, jika tekanan pasar berlanjut, kondisi ini justru dapat menghambat agenda ekonomi Trump sendiri, terutama upaya menekan biaya pinjaman dan meningkatkan keterjangkauan kredit.
Independensi bank sentral selama ini dianggap sebagai pilar utama kebijakan ekonomi yang sehat, karena memungkinkan pengambilan keputusan suku bunga terbebas dari tekanan politik jangka pendek.
Kekhawatiran itu disuarakan secara terbuka oleh para mantan Ketua The Fed, termasuk Janet Yellen, Ben Bernanke, dan Alan Greenspan.
Dalam pernyataan bersama, mereka memperingatkan bahwa intervensi politik terhadap bank sentral merupakan praktik yang lazim di negara dengan institusi lemah dan berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi.
Sejumlah bank sentral dunia, termasuk Prancis dan Kanada, juga menyampaikan solidaritas terhadap Powell.
Baca Juga: Harga Minyak Kompak Menguat di Pagi Ini (13/1), Brent Incar US$ 65 Per Barel
Penolakan datang pula dari internal Partai Republik. Senator Thom Tillis, anggota Komite Perbankan Senat AS, menyebut penyelidikan tersebut sebagai “kesalahan besar” dan menegaskan akan menolak seluruh calon pimpinan The Fed yang diajukan Trump hingga perkara ini diselesaikan.
Senator Lisa Murkowski memperingatkan bahwa hilangnya independensi The Fed dapat mengancam stabilitas pasar dan perekonomian secara luas.
Senator Cynthia Lummis, yang dikenal kritis terhadap Powell, bahkan menyatakan penggunaan pasal pidana dalam kasus ini tampak “dipaksakan” dan tidak melihat adanya niat kriminal.
Reaksi pasar keuangan relatif terbatas. Harga emas justru mencetak rekor tertinggi, dolar AS melemah, sementara indeks saham utama AS tetap ditutup menguat berkat reli saham berbasis kecerdasan buatan dan ritel.
Powell, yang dicalonkan Trump sebagai Ketua The Fed pada 2017 dan menjabat sejak 2018, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua pada Mei mendatang.
Baca Juga: Harga Emas Turun Usai Tembus US$4.600 per Ons Selasa (13/1), Investor Ambil Untung
Namun, ia masih dapat bertahan sebagai anggota Dewan Gubernur hingga 2028. Sejumlah analis menilai tekanan politik ini justru meningkatkan kemungkinan Powell memilih bertahan di The Fed.
Dalam pernyataannya, Powell menegaskan dirinya menghormati supremasi hukum, namun menilai langkah hukum ini tidak terlepas dari tekanan berkelanjutan pemerintah untuk menurunkan suku bunga.
“Ancaman ini bukan soal renovasi gedung atau pengawasan Kongres. Itu hanya dalih,” kata Powell.
“Ancaman dakwaan pidana ini muncul karena The Fed menetapkan suku bunga berdasarkan kepentingan publik, bukan preferensi Presiden.”
Trump sendiri mengaku tidak mengetahui langkah Departemen Kehakiman tersebut, meski kembali melontarkan kritik terhadap kinerja Powell.
