Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
Keberhasilan Diplomatik bagi Trump
Kesepakatan ini tercapai sehari setelah peringatan dua tahun serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang. Kesepakatan ini menjadi fase pertama dari rencana 20 poin yang digagas Presiden Trump.
Langkah ini menuai dukungan luas dari negara-negara Arab dan Barat, serta dipandang sebagai capaian diplomatik besar bagi Trump.
“Ini hari yang luar biasa bagi dunia Arab, Muslim, Israel, negara-negara sekitar, dan Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang telah bekerja keras menjadikan peristiwa bersejarah ini nyata,” tulis Trump di media sosialnya.
“BLESSED ARE THE PEACEMAKERS!”
Negara-negara Barat dan Arab juga menggelar pertemuan di Paris untuk membahas pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional dan bantuan rekonstruksi bagi Gaza pasca-perang.
Baca Juga: Trump: Israel dan Hamas Capai Kesepakatan Awal untuk Akhiri Perang Gaza
Namun, sejumlah isu krusial masih belum terselesaikan, termasuk mekanisme pemerintahan Gaza setelah perang dan nasib Hamas, yang menolak menyerahkan senjatanya.
Netanyahu menyebut kesepakatan ini sebagai “keberhasilan diplomatik dan kemenangan moral bagi Israel.”
Namun, faksi sayap kanan dalam koalisinya menentang keras perjanjian dengan Hamas.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menegaskan Hamas harus dihancurkan setelah para sandera dikembalikan, meski ia tidak mengancam akan menarik dukungan terhadap pemerintah.
Lebih dari 67.000 warga Palestina telah tewas sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dua tahun lalu, setelah Hamas dan kelompok bersenjata lain menyerbu kota-kota di Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang serta menculik 251 sandera.
Di sisi lain, kampanye militer Israel terhadap Hamas, Hezbollah di Lebanon, dan Iran telah mengubah peta geopolitik kawasan.
Namun, meningkatnya kecaman internasional terhadap aksi militer Israel membuat negara itu semakin terisolasi secara diplomatik.
Fase berikutnya dari rencana Trump akan membentuk badan internasional, dipimpin oleh Trump sendiri dan termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mengelola administrasi Gaza pasca-perang.
Negara-negara Arab menegaskan proses ini harus menuju pada pembentukan negara Palestina merdeka, meski Netanyahu menegaskan hal itu “tidak akan pernah terjadi.”