Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - KABUL. Kelompok Taliban Afghanistan mengatakan pada Selasa (17/8/2021) bahwa mereka menginginkan hubungan damai dengan negara-negara lain dan akan menghormati hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam. Hal tersebut disampaikan saat mereka mengadakan konferensi pers resmi pertama sejak perebutan Kabul secara mengejutkan.
Reuters memberitakan, pengumuman Taliban, tanpa detail tetapi menunjukkan nada yang lebih lembut daripada selama pemerintahan mereka 20 tahun lalu, datang ketika Amerika Serikat dan sekutu Barat melanjutkan evakuasi diplomat dan warga sipil sehari setelah adegan kekacauan di bandara Kabul saat warga Afghanistan memadati landasan pacu.
Saat penduduk bergegas untuk mengungsi, kekuatan asing sedang menilai bagaimana menanggapi situasi yang berubah di lapangan setelah pasukan Afghanistan bubar hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Banyak orang memprediksi, hak-hak perempuan di negara tersebut akan semakin tertindas.
Selama pemerintahan Taliban 1996-2001, yang juga berada di bawah syariah (hukum Islam), Taliban tidak memperbolehkan perempuan untuk bekerja dan menjatuhkan hukuman termasuk rajam di depan umum. Anak perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah dan perempuan harus mengenakan burqa yang menutupi seluruh tubuhnya saat hendak pergi pergi keluar rumah.
Baca Juga: Kenapa Taliban susah dikalahkan di Afganistan? Ini 3 sebabnya
"Kami tidak menginginkan musuh internal atau eksternal," kata juru bicara utama Taliban Zabihullah Mujahid seperti yang dikutip Reuters.
"Perempuan akan diizinkan untuk bekerja dan belajar dan akan memiliki peran aktif dalam masyarakat, tetapi dalam kerangka Islam," tambahnya.
Sebagai tanggapan, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan di New York: "Kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi dan saya pikir kita perlu melihat tindakan di lapangan dalam hal janji yang ditepati."
Baca Juga: Joe Biden menyayangkan sikap tentara Afghanistan yang enggan memerangi Taliban
Dalam sebuah pernyataan resmi PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus di Jenewa minggu depan untuk mengatasi "masalah hak asasi manusia yang serius" setelah pengambilalihan Taliban.
Uni Eropa mengatakan hanya akan bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa jika mereka menghormati hak-hak dasar, termasuk hak-hak perempuan.
"Uni Eropa menyerukan kepada Taliban untuk menghormati kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional dalam segala situasi," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Sebelumnya, sejumlah wanita diperintahkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka selama kemajuan pesat Taliban di Afghanistan. Beberapa pihak cemas bahwa apa pun yang dikatakan para militan, kenyataan yang terjadi mungkin berbeda.
Baca Juga: Siapa Taliban? Ini sejarah kelompok yang kini menguasai Afghanistan
Aktivis pendidikan anak perempuan Afghanistan Pashtana Durrani, 23 tahun, mewaspadai janji-janji Taliban. "Mereka harus menjalankan pembicaraan. Saat ini mereka tidak melakukan itu," katanya kepada Reuters.
Juru bicara Taliban Mujahid mengatakan kelompok itu tidak akan menuntut balas terhadap mantan tentara dan anggota pemerintah yang didukung Barat, dan memberikan amnesti bagi mantan tentara pemerintah Afghanistan serta kontraktor dan penerjemah yang bekerja untuk pasukan internasional.
"Tidak ada yang akan menyakiti Anda, tidak ada yang akan mengetuk pintu Anda," katanya.
Baca Juga: Menlu China mengecam keputusan AS yang terlalu cepat menarik pasukan dari Afghanistan
Dia menambahkan bahwa ada "perbedaan besar" antara Taliban sekarang dan 20 tahun yang lalu.
Mujahid mengatakan media swasta dapat terus bebas dan independen di Afghanistan dan bahwa Taliban berkomitmen pada media dalam kerangka budaya mereka.
Dia juga mengatakan keluarga yang mencoba melarikan diri dari negara itu di bandara harus kembali ke rumah dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka.
Nada damai
Nada damai Mujahid kontras dengan komentar Wakil Presiden Pertama Afghanistan Amrullah Saleh, yang menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara yang sah" dan bersumpah bahwa dia tidak akan tunduk pada penguasa baru Kabul.
Tidak segera jelas berapa banyak dukungan yang didapat Saleh di negara yang telah dilanda konflik selama beberapa dekade.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Taliban harus mengizinkan semua orang yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi, menambahkan bahwa tujuan NATO adalah untuk membantu membangun negara yang layak di Afghanistan.
Aliansi itu juga mengatakan bahwa Taliban tidak boleh membiarkan Afghanistan menjadi tempat berkembang biaknya terorisme lagi, memperingatkan bahwa mereka mempertahankan kekuatan militer untuk menyerang kelompok teroris mana pun dari jarak jauh.
Baca Juga: Rusia menyebut Kabul kini lebih aman di bawah kendali Taliban
Di bawah pakta penarikan pasukan AS yang dibuat tahun lalu, Taliban setuju untuk tidak menyerang pasukan asing saat mereka pergi meninggalkan Afganistan.
Keputusan Presiden AS Joe Biden, seorang Demokrat, untuk tetap pada kesepakatan yang dibuat oleh pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump telah menimbulkan kecaman luas di dalam negeri dan di antara sekutu AS.
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan "gambaran keputusasaan di bandara Kabul mempermalukan politik Barat", mengacu pada adegan anarkis di landasan pacu pada hari Senin.
