Tenggat Perang AS-Iran Kian Dekat, Trump Belum Tunjukkan Sinyal Akhiri Konflik

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tenggat waktu penting pada Jumat (1/5) terkait kelanjutan konflik dengan Iran.

Ia diharuskan menghentikan operasi militer atau mengajukan justifikasi kepada Kongres untuk memperpanjangnya. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan konflik tersebut kemungkinan besar akan tetap berlanjut tanpa perubahan signifikan.

Sejumlah analis dan staf Kongres menilai kecil kemungkinan perang akan diakhiri dalam waktu dekat. Sebaliknya, pemerintahan Trump diperkirakan akan memberi notifikasi kepada Kongres terkait rencana perpanjangan selama 30 hari, atau bahkan mengabaikan tenggat tersebut dengan alasan bahwa gencatan senjata yang tengah berlangsung dengan Teheran menandai berakhirnya konflik.

Konflik Iran ini sendiri telah memasuki fase kebuntuan, terutama terkait sengketa jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

Polarisasi Politik di Kongres

Seperti banyak kebijakan lainnya di tengah polarisasi politik yang tajam, isu kewenangan perang (war powers) menjadi perdebatan sengit antara Partai Demokrat dan Republik.

Partai Demokrat mendesak Kongres untuk menegaskan kembali hak konstitusionalnya dalam menyatakan perang, sementara Partai Republik menuding upaya tersebut sebagai langkah untuk melemahkan presiden.

Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Partai Demokrat berulang kali mengajukan resolusi guna memaksa Trump menarik pasukan AS atau memperoleh persetujuan Kongres. Namun, mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan DPR membuat seluruh upaya tersebut gagal disahkan.

Pada Kamis (30/4), Senat kembali menolak resolusi keenam terkait war powers. Meski demikian, Senator Susan Collins menjadi anggota Partai Republik kedua yang mendukung resolusi tersebut, bersama Senator Rand Paul.

Aturan War Powers dan Tenggat 60 Hari

Berdasarkan War Powers Resolution tahun 1973, presiden hanya dapat menjalankan operasi militer selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres. Setelah itu, presiden harus menghentikan operasi, meminta otorisasi, atau mengajukan perpanjangan selama 30 hari dengan alasan kebutuhan militer yang tidak terhindarkan.

Konflik Iran dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Pemerintah AS secara resmi memberi tahu Kongres 48 jam kemudian, sehingga batas waktu 60 hari berakhir pada 1 Mei.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Pemerintahan Trump berpotensi berargumen bahwa tenggat waktu tersebut tidak berlaku karena adanya gencatan senjata yang diumumkan pada 7 April. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan dalam sidang Senat bahwa menurut pemahamannya, hitungan 60 hari berhenti selama masa gencatan senjata.

Namun, Partai Demokrat menolak interpretasi tersebut karena tidak tercantum dalam undang-undang.

Di sisi lain, Iran memperingatkan bahwa jika AS kembali melancarkan serangan, mereka akan merespons dengan serangan yang “panjang dan menyakitkan” terhadap posisi militer AS. Hal ini berpotensi menghambat upaya Washington membangun koalisi internasional untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Tekanan Politik dan Opini Publik

Survei menunjukkan bahwa konflik Iran tidak populer di kalangan publik AS, terutama menjelang pemilu November yang akan menentukan komposisi Kongres berikutnya. Tingkat persetujuan terhadap Trump juga menurun ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini, dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan lonjakan harga energi akibat konflik.

Meski demikian, Trump masih memegang kendali kuat atas Partai Republik, dan hanya sedikit anggota partai yang secara terbuka menentang kebijakannya. Dukungan kuat Partai Republik terhadap Israel, yang juga terlibat dalam serangan terhadap Iran, turut memperkuat posisi pemerintahan.

Menurut analis dari Stimson Center, Christopher Preble, dinamika ini mencerminkan polarisasi politik yang tajam. “Ini murni soal partisan. Partai Republik menolak menentang presiden,” ujarnya.

Sikap Gedung Putih dan Prospek ke Depan

Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan kejelasan apakah akan meminta otorisasi Kongres untuk melanjutkan operasi militer. Seorang pejabat menyatakan bahwa pemerintah masih melakukan komunikasi aktif dengan Kongres.

“Anggota Kongres yang mencoba mengambil keuntungan politik dengan mengurangi kewenangan Panglima Tertinggi justru akan melemahkan militer AS di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran akan menjadi skenario yang ideal.

Di pihak lain, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, terus mendorong penghentian konflik. Ia menilai penanganan perang oleh Trump telah menjadi bencana dan membebani rakyat Amerika melalui lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan dinamika politik yang kompleks, arah kebijakan AS terhadap konflik Iran masih diliputi ketidakpastian, dengan potensi dampak besar terhadap stabilitas geopolitik dan pasar energi global.