Thailand Hidupkan Kembali Proyek Koridor US$30 Miliar untuk Saingi Selat Malaka

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – RANONG, Thailand. Pemerintah Thailand kembali mendorong rencana pembangunan proyek Land Bridge senilai sekitar 1 triliun baht atau setara US$30,45 miliar yang dirancang sebagai koridor logistik penghubung Laut Andaman dan Teluk Thailand.

Proyek ambisius tersebut dihidupkan kembali oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, di tengah meningkatnya perhatian terhadap ketahanan jalur perdagangan global setelah konflik di Iran dan penutupan Selat Hormuz menyoroti ketergantungan dunia terhadap sejumlah titik sempit pelayaran strategis.

Namun, di balik janji efisiensi logistik dan percepatan distribusi barang, proyek ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari penolakan masyarakat lokal, persoalan lingkungan, hingga keraguan investor.

Warga Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian

Salah satu penentang proyek adalah nelayan berusia 50 tahun, Chaiyaporn Arunrasamee, yang selama hidupnya mencari nafkah di pesisir Laut Andaman, wilayah yang akan terdampak pembangunan pelabuhan baru di Ranong.

Ia mengaku tidak menginginkan proyek tersebut direalisasikan. "Secara pribadi, saya sama sekali tidak ingin proyek ini terjadi." katanya.

Menurutnya, kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan tempat masyarakat menggantungkan hidup.

"Proyek ini akan berada di wilayah tempat kami mencari nafkah. Lalu kami harus pergi ke mana?" tambahnya.

Desa Baan Hat Sai Dam, tempat tinggal Chaiyaporn, merupakan perkampungan nelayan kecil yang dikelilingi hutan bakau dan menjadi salah satu wilayah yang diperkirakan terdampak langsung oleh pembangunan.

Dirancang Jadi Alternatif Selat Malaka

Pemerintah Thailand membayangkan Land Bridge sebagai jalur alternatif terhadap Selat Malaka yang selama ini menjadi salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia.

Koridor logistik tersebut akan menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru, yakni Chumphon di pesisir Teluk Thailand dan Ranong di pantai barat Laut Andaman.

Keduanya akan dihubungkan melalui jalur kereta api standar sepanjang sekitar 90 kilometer yang diproyeksikan mampu menangani hingga 20 juta Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) setiap tahun.

Selain itu, proyek juga mencakup pembangunan jalur kereta meter gauge yang terintegrasi dengan jaringan rel nasional serta jalan raya multi-lajur untuk mendukung distribusi logistik.

Klaim Pangkas Biaya Logistik hingga 30%

Dokumen internal pemerintah Thailand menyebut koridor tersebut berpotensi memangkas biaya logistik hampir 30% sekaligus mempercepat waktu pengiriman hingga 14 hari bagi kargo dari China bagian selatan menuju pelabuhan di Samudra Hindia yang melayani kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah.

Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi Thailand, Jiraroth Sukolrat, mengatakan pemerintah menargetkan pasar kapal pengumpan (feeder) dibanding kapal kontainer raksasa.

"Kami ingin mengambil sebagian dari pangsa pasar 80% tersebut, khususnya segmen feeder," terangnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak menargetkan kapal utama berukuran sangat besar.

"Kami tidak menargetkan kapal-kapal utama berukuran raksasa," katanya.

Menurut presentasi internal pemerintah, perpindahan kargo antarkapal feeder dari Teluk Thailand ke Laut Andaman atau sebaliknya dapat sekitar 10% lebih murah dan enam hari lebih cepat dibandingkan rute melalui Singapura karena tingkat kemacetan yang lebih rendah.

Analis Ragukan Mampu Saingi Selat Malaka

Meski demikian, sejumlah analis menilai proyek ini masih terlalu ambisius secara ekonomi untuk mampu bersaing dengan Selat Malaka sebagai jalur transit global.

Peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Eugene Mark, menilai Land Bridge kemungkinan lebih realistis berkembang sebagai koridor strategis berskala nasional dibanding menjadi pesaing utama Selat Malaka.

Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menjadi aset penting untuk memperkuat keamanan jalur energi domestik sekaligus meningkatkan kemampuan ekspor Thailand melalui wilayah barat.

Namun, ia mengingatkan bahwa model logistik yang mengharuskan barang dibongkar dari kapal, dipindahkan melalui darat, lalu dimuat kembali ke kapal lain masih menghadapi tantangan besar.

"Membuktikan bahwa model pemindahan ganda ini benar-benar dapat bersaing dengan transit tanpa hambatan melalui Selat Malaka masih menjadi tantangan besar."

Investasi dan Geopolitik Jadi Tantangan

Pemerintah Thailand berharap pendanaan utama berasal dari konsorsium swasta yang melibatkan perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, lembaga pembiayaan, hingga pengembang kawasan.

Jiraroth menegaskan: "Proyek ini harus melibatkan konsorsium yang terdiri dari perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, penyedia pembiayaan, dan pengembang lahan."

Namun, hingga kini minat investor masih cenderung berhati-hati akibat perubahan kebijakan serta kebutuhan investasi yang sangat besar.

Di sisi lain, proyek juga memiliki dimensi geopolitik yang sensitif.

Mark menilai perusahaan milik negara China kemungkinan enggan menggelontorkan investasi besar tanpa memperoleh kendali operasional yang memadai, sementara kondisi tersebut dapat memicu resistensi politik di dalam negeri Thailand terkait isu pengaruh asing.

Ia menambahkan: "Thailand harus menjalankan keseimbangan diplomatik yang sangat hati-hati agar koridor ini tidak berubah menjadi titik panas geopolitik."

Penolakan Masyarakat Terus Meluas

Selain persoalan pendanaan, proyek Land Bridge juga menghadapi penolakan dari masyarakat di sepanjang koridor yang akan dilintasi pembangunan.

Di Distrik Phato yang terkenal sebagai sentra perkebunan durian dan kopi, sejumlah warga mempertanyakan urgensi industrialisasi dalam skala besar.

Pengusaha kopi Chalermchart Seekhiao mengatakan industri durian di daerahnya telah memberikan kontribusi ekonomi yang besar tanpa memerlukan pembangunan infrastruktur baru.

"Industri durian di kampung halaman saya saja menghasilkan sekitar 10 miliar baht per tahun tanpa perlu membangun apa pun yang baru," ungkapnya.

Ia menegaskan masyarakat perlu memahami bahwa kawasan tersebut bukanlah lahan kosong.

"Orang-orang perlu memahami bahwa ini bukan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan," paparnya.

Hambatan proyek semakin bertambah setelah regulator Thailand memerintahkan penyusunan ulang Analisis Dampak Lingkungan dan Kesehatan secara menyeluruh menyusul adanya perbedaan signifikan antara hasil penelitian pemerintah dan swasta mengenai kepadatan biota laut di sekitar lokasi pelabuhan yang direncanakan.

Para pengamat menilai meskipun penolakan masyarakat belum tentu membatalkan proyek berskala besar di Thailand, resistensi lokal dapat memperlambat proses regulasi sekaligus meningkatkan persepsi risiko bagi calon investor.