Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak berkomentar. Kementerian Pertahanan Australia tidak segera menanggapi permintaan komentar.
James Char, pakar keamanan di RSIS, mengatakan bahwa meskipun anggaran pertahanan melampaui pertumbuhan PDB, anggaran pertahanan tetap berada pada kisaran 1,3% dari keseluruhan produk domestik bruto dalam dekade terakhir dan tidak memberikan tekanan pada kas negara.
“Tentu saja, keberuntungan ekonomi jangka panjang negara ini akan menentukan apakah hal ini dapat dipertahankan di masa depan,” kata Char.
Pembelian peralatan baru kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar anggaran karena militer berupaya memenuhi tujuan modernisasi penuh Xi pada tahun 2035, kata IISS dalam penelitian yang diterbitkan bulan lalu.
Dorongan tersebut berlanjut di beberapa bidang, dengan Tiongkok memproduksi senjata mulai dari kapal perang dan kapal selam hingga drone dan rudal canggih yang dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir dan konvensional.
Baca Juga: Filipina Gelar Patroli Udara Gabungan dengan AS untuk Melindungi Wilayahnya
Char mengatakan manajemen yang lebih ketat juga akan menjadi prioritas bagi kepemimpinan militer setelah pembersihan personel tingkat tinggi terkait pengadaan senjata.
Dalam laporan kerja pemerintah, Tiongkok mengulangi seruan untuk penyatuan kembali dengan Taiwan, namun menambahkan penekanan bahwa Tiongkok ingin bersikap tegas dalam melakukan hal tersebut dan menghilangkan istilah “damai”, yang telah digunakan dalam laporan sebelumnya.
Meskipun ini bukan pertama kalinya Tiongkok menghilangkan kata “damai”, perubahan bahasa tersebut diperhatikan dengan cermat sebagai kemungkinan tanda sikap yang lebih tegas terhadap Taiwan.
