Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan ini diperkirakan akan meneken perintah eksekutif yang melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko keamanan nasional. Tiga pejabat AS yang mengetahui rencana itu kepada Reuters mengatakan, perintah eksekutif ini membuka pintu bagi larangan berbisnis dengan Huawei China.
Mengutip Reuters, seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menuturkan, perintah eksekutif yang tidak akan menyebut nama negara atau perusahaan tertentu ini telah dipertimbangkan selama lebih dari satu tahun, tetapi telah berulang kali ditunda. Dan, bisa ditunda lagi, menurut sumber tersebut.
Masih menurut sumber tersebut, perintah eksekutif ini akan meminta Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang memberikan wewenang kepada presiden untuk mengatur perdagangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang mengancam AS. Perintah itu akan mengarahkan Departemen Perdagangan bersama lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun rencana penegakan.
Jika jadi diteken, perintah eksekutif ini datang pada masa sulit dalam hubungan China dan AS, ketika dua negara ini sedang bersitegang dalam prang dagang.
Washington yakin peralatan yang dibuat oleh Huawei Technologies Co Ltd, produsen smartphone terbesar ketiga di dunia dapat digunakan oleh China untuk memata-matai. Huawei, yang berulang kali membantah tuduhan itu tidak segera berkomentar.
Gedung Putih dan Departemen Perdagangan menolak berkomentar.
Asal tahu saja, AS secara aktif telah mendorong negara-negara lain untuk tidak menggunakan peralatan 5G Huawei yang disebut tidak dapat dipercaya.
Pada Januari, jaksa AS mendakwa dua unit Huawei di negara bagian Washington bersekongkol untuk mencuri rahasia dagang T-Mobile US Inc dan menuduh Huawei dan direktur keuangannya bersama bank melakukan penipuan dan menuduh perusahaan tersebut melanggar sanksi terhadap Iran.
Komisi Komunikasi Federal (FCC) pada April 2018 mengajukan proposal untuk melarang penggunaan dana dari anggaran pemerintah senilai US$ 9 miliar untuk membeli peralatan atau layanan dari perusahaan yang menimbulkan ancaman keamanan terhadap jaringan komunikasi AS.
Ketua Komisi Komunikasi Federal Ajit Pai pekan lalu mengatakan, ia sedang menunggu Departemen Perdagangan mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana menentukan daftar perusahaan yang akan dilarang berdasarkan proposal FCC.
FCC menolak tawaran China Mobile Ltd untuk menyediakan layanan telekomunikasi AS pekan lalu dan mengatakan tengah mengkaji persetujuan serupa yang sebelumnya dipegang oleh China Unicom dan China Telecom Corp.
