Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza yang dilanda perang dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah merelokasi warga Palestina ke tempat lain.
Pernyataan ini bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dekade terkait konflik Israel-Palestina dan langsung menuai kecaman dari negara-negara kawasan.
Langkah mengejutkan ini mendapat reaksi keras dari Arab Saudi, negara yang diharapkan Trump dapat menjalin hubungan dengan Israel.
Seorang pejabat kelompok Hamas, yang sebelumnya menguasai Gaza sebelum berperang dengan Israel, menyebut pernyataan Trump sebagai sesuatu yang "absurd."
Baca Juga: El Salvador Serok 12 Bitcoin Lagi saat Harga Anjlok, Cadangan Melejit jadi 6.068 BTC!
"Komentar Trump tentang keinginannya mengendalikan Gaza itu konyol dan absurd. Gagasan semacam ini hanya akan memperburuk ketegangan di kawasan," kata Sami Abu Zuhri kepada Reuters pada Rabu (5/2).
Trump mengumumkan rencananya dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
"AS akan mengambil alih Gaza, dan kami akan membangunnya dengan baik... Kami akan menciptakan ribuan lapangan kerja dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah," kata Trump kepada wartawan dengan nada seperti seorang pengembang properti.
Pernyataan ini disampaikan setelah Trump mengusulkan pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga.
Ia menyebut wilayah tersebut sebagai "puing-puing kehancuran" akibat perang Israel-Hamas yang masih berlangsung.
Baca Juga: Trump Terapkan Undang-Undang Abad ke-18 untuk Deportasi Massal
Berlawanan dengan Kebijakan AS Sebelumnya
Rencana AS untuk mengambil alih Gaza bertentangan dengan kebijakan lama Washington dan sebagian besar komunitas internasional, yang mendukung bahwa Gaza akan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan bersama dengan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Trump kemungkinan akan menghadapi penolakan keras dari sekutu dan lawan politiknya terkait rencana ini.
Proposalnya juga memunculkan pertanyaan apakah Arab Saudi bersedia ikut serta dalam upaya AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Arab Saudi menegaskan bahwa mereka menolak setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Dalam pernyataan resmi pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang merdeka.
Baca Juga: Robert Kiyosaki: Tarif Trump Bisa Bikin Pasar Ambruk, Tapi Juga Cetak Kekayaan!
Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyatakan sikap negaranya dengan "jelas dan tegas," serta menegaskan bahwa posisi ini tidak bisa ditafsirkan secara lain dalam kondisi apa pun.
Trump mengatakan dirinya berencana mengunjungi Gaza, Israel, dan Arab Saudi, namun tidak menyebutkan kapan kunjungan tersebut akan dilakukan.
Netanyahu, yang beberapa kali disebut Trump dengan panggilan akrabnya, "Bibi," enggan memberikan komentar panjang terkait usulan ini. Ia hanya memuji Trump karena mencoba pendekatan baru.
"Trump berpikir di luar kebiasaan dengan ide-ide segar dan menunjukkan kemauan untuk menantang pemikiran konvensional," kata Netanyahu.
Baca Juga: Ingin Ambil Alih Gaza, Trump Sarankan Penduduk Gaza Pindah ke Negara Lain
Kekhawatiran Akan 'Nakba' Baru
Isu pemindahan paksa warga Palestina sangat sensitif di dunia Arab, terutama karena kenangan sejarah tentang Nakba atau "malapetaka" pada 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina kehilangan rumah mereka akibat berdirinya negara Israel.
Ketika perang di Gaza terus berlanjut, banyak warga Palestina khawatir bahwa mereka akan mengalami Nakba kedua, di mana mereka sekali lagi dipaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Bagi Trump dan Israel, taruhan geopolitik dalam kebijakan ini sangat tinggi, terutama terkait hubungan dengan Arab Saudi.
Baca Juga: Trump Usulkan AS Ambil Alih Jalur Gaza dan Merelokasi Warga Palestina
AS telah melakukan negosiasi selama berbulan-bulan untuk mendorong Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menandatangani Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) pada 2020.
Namun, perang Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 membuat Riyadh menunda pembahasan tersebut karena tekanan dari dunia Arab.
Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi akan menjadi pencapaian besar bagi Israel, mengingat pengaruh luas kerajaan itu di Timur Tengah dan dunia Muslim. Selain itu, Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia.
Trump juga meminta Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima pengungsi Gaza, dengan alasan bahwa mereka "tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah pesisir itu."
Laporan dari PBB pada Januari menyebutkan bahwa membersihkan lebih dari 50 juta ton puing akibat serangan Israel di Gaza bisa memakan waktu 21 tahun dan biaya hingga US$1,2 miliar.
Baca Juga: Perang Dagang Berkobar, Tiongkok Bidik Google dan Perusahaan AS Lainnya
Sebelum pengumuman Trump, AS dan PBB telah lama mendukung solusi dua negara—di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perbatasan yang diakui secara internasional.
Palestina menginginkan negara merdeka yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, wilayah yang diduduki Israel sejak perang 1967 melawan negara-negara Arab tetangganya.
