Sumber: Cointelegraph | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Vietnam dilaporkan menutup sekitar 86 juta rekening bank per 1 September 2025, setelah pemiliknya gagal melakukan verifikasi biometrik wajah sesuai aturan baru yang diterapkan pemerintah.
Kebijakan ini memicu perdebatan luas, terutama di kalangan pendukung aset kripto yang melihatnya sebagai bukti pentingnya kebebasan finansial melalui Bitcoin.
Baca Juga: London Stock Exchange Rilis Produk Bitcoin Staking ETP, Tawarkan Imbal Hasil 1,4%
86 Juta Rekening Ditutup, 113 Juta Lainnya Diverifikasi
Melansir Cointelegraph pada Jumat (19/9/2025), dengan mengutip sejumlah media Vietnam, termasuk Vietnam+, aturan baru mewajibkan seluruh pemilik rekening bank melakukan otentikasi biometrik wajah untuk mencegah penipuan dan tindak pencucian uang.
Dari total hampir 200 juta rekening bank di Vietnam, lebih dari 113 juta berhasil diverifikasi, sementara 86 juta lainnya ditutup karena tidak memenuhi ketentuan.
Seorang pengguna Reddit dengan nama “Yukzor,” yang mengaku mantan kontraktor asing di Vietnam, menuturkan dirinya harus terbang kembali ke negara tersebut demi menyelamatkan rekening HSBC miliknya.
Pasalnya, tidak tersedia mekanisme verifikasi jarak jauh.
“Apakah masuk akal di tahun 2025 Anda harus terbang ke sebuah negara hanya untuk memperbarui biometrik agar rekening tidak ditutup? Jika tidak, uang saya akan hangus bulan ini,” keluhnya.
Baca Juga: Bitcoin Ulangi Pola Breakout Mei, Analis Waspadai Volatilitas di Level US$118.000
“This is Why We Bitcoin”
Fenomena ini langsung dijadikan bahan sorotan oleh komunitas Bitcoin global.
Komentator industri kripto Marty Bent menegaskan bahwa kasus di Vietnam kembali menunjukkan rapuhnya akses masyarakat terhadap dana mereka sendiri ketika harus tunduk pada aturan negara.
“Jika pengguna tidak patuh sampai 30 September, mereka akan kehilangan uang. Inilah alasan kita menggunakan Bitcoin,” ujar Bent.
Menurut Bent, pembatasan sejenis sebelumnya juga pernah terjadi di berbagai negara, mulai dari Lebanon, Turki, Venezuela, Siprus, Nigeria, hingga India.
“Akan naif jika berpikir Vietnam adalah yang terakhir,” tambahnya.
Pendukung Bitcoin sekaligus aktivis lingkungan Daniel Batten menilai, langkah Vietnam memberi bank sentral “kemampuan pengawasan finansial generasi baru.”
Hal itu, menurutnya, semakin menegaskan pentingnya protokol moneter tanpa izin seperti Bitcoin untuk melindungi publik dari intervensi negara.
“Setelah Anda menjadikan Bitcoin sebagai ‘bank’ pribadi dan melakukannya dengan benar, tidak perlu lagi khawatir pemerintah atau bank sentral mendadak mewajibkan biometrik untuk bisa mengakses uang Anda,” ucap Bent.
Baca Juga: The Fed Pangkas Bunga: Harga Bitcoin Meroket? Cek Prediksi Harga!
