/2016/09/22/758724628.jpg "Visa dan Mastercard Teken Kesepakatan Baru Soal Biaya Transaksi Kartu Kredit")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dua raksasa jaringan pembayaran global, Visa Inc. dan Mastercard Inc., mengumumkan perjanjian penyelesaian baru dengan para pedagang yang menuduh keduanya memungut biaya terlalu tinggi untuk transaksi kartu kredit.
Kesepakatan ini diajukan setelah hakim menolak perjanjian sebelumnya senilai US$30 miliar karena dinilai tidak memadai.
Penyelesaian yang diumumkan pada Senin (10/11/2025) ini bertujuan untuk mengakhiri litigasi selama dua dekade, di mana para pedagang menuduh Visa, Mastercard, dan sejumlah bank berkonspirasi melanggar hukum antimonopoli AS, termasuk melalui pungutan “swipe fees” atau biaya pemrosesan transaksi.
Namun, kesepakatan baru tersebut langsung menuai kritik dari kalangan pedagang karena dinilai belum menjawab kekhawatiran yang sebelumnya diungkapkan oleh Hakim Distrik AS Margo Brodie di Brooklyn, New York, yang harus menyetujui perjanjian ini.
Biaya “Swipe” di AS Capai US$111,2 Miliar
Menurut data National Retail Federation (NRF), asosiasi ritel terbesar di AS, total biaya transaksi (swipe fees) di Amerika Serikat mencapai US$111,2 miliar pada 2024, naik dari US$100,8 miliar pada 2023 dan empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.
Baca Juga: Mastercard Dikabarkan Akan Akuisisi Startup Kripto Zerohash Hampir US$2 Miliar
Biaya ini, juga dikenal sebagai interchange fees, merupakan pungutan yang dibebankan jaringan kartu kepada pedagang setiap kali pelanggan menggunakan kartu kredit.
Biaya Akan Dikurangi dan Dibatasi
Dalam kesepakatan baru, Visa dan Mastercard sepakat menurunkan biaya swipe sebesar 0,1 poin persentase selama lima tahun dari tarif saat ini yang berkisar antara 2% hingga 2,5%.
Selain itu, pedagang akan mendapat kebebasan lebih besar untuk memilih apakah mereka ingin menerima kartu dalam kategori tertentu, seperti kartu komersial, kartu konsumen premium (termasuk kartu hadiah dan “rewards”), maupun kartu konsumen standar.
Tarif kartu konsumen standar akan dibatasi hingga 1,25% selama delapan tahun, sementara pedagang juga diperbolehkan menerapkan biaya tambahan (surcharge) bagi pelanggan yang membayar menggunakan kartu kredit.
“Kesepakatan ini memberikan pedagang dari berbagai ukuran bisnis keringanan yang berarti, fleksibilitas lebih besar, dan opsi untuk mengontrol cara pelanggan membayar,” kata Visa dalam pernyataannya.
Sementara Mastercard yang berbasis di Purchase, New York, mengatakan kesepakatan ini akan menguntungkan pedagang kecil, dengan biaya lebih rendah dan aturan lebih sederhana, serta menghadirkan “pengalaman pembayaran yang lebih baik” bagi bisnis dan konsumen.
Baca Juga: Serikat Buruh AS Gugat Pemerintah atas Pemantauan Media Sosial Pemegang Visa
Kedua perusahaan tidak mengakui adanya pelanggaran dalam penyelesaian tersebut. Saham Visa dan Mastercard naik kurang dari 1% pada perdagangan Senin pagi.
Hakim Sebelumnya Sebut Tawaran US$30 Miliar “Terlalu Kecil”
Perjanjian sebelumnya senilai US$30 miliar, yang ditolak pada Juni 2024, hanya akan menurunkan biaya transaksi sekitar 0,07 poin persentase selama lima tahun dan memberi pedagang ruang terbatas untuk menerapkan biaya tambahan.
Hakim Brodie menilai manfaat tersebut terlalu kecil dibandingkan potensi keuntungan Visa dan Mastercard, dengan menyebut penghematan tahunan US$6 miliar bagi pedagang sebagai “paltry” (tidak berarti).
Ia juga mengkritik aturan “Honor All Cards”, yang mewajibkan pedagang untuk menerima semua jenis kartu Visa dan Mastercard atau menolak seluruhnya, tanpa opsi selektif.
Pedagang: “Tidak Ada Insentif untuk Turunkan Biaya”
Pedagang juga menuduh Visa dan Mastercard selama ini menerapkan aturan “anti-steering” yang mencegah bisnis mengarahkan pelanggan ke metode pembayaran yang lebih murah.
Menurut Doug Kantor, penasihat hukum National Association of Convenience Stores, kesepakatan baru ini tidak memberikan insentif kepada bank untuk menurunkan biaya, sementara Visa dan Mastercard masih bisa menaikkan tarif mereka sendiri tanpa batasan.
Baca Juga: Pemerintahan Trump Siapkan Lembur dan AI untuk Percepat Visa Jelang Piala Dunia 2026
“Pedagang tidak bisa begitu saja menolak pemegang kartu rewards, karena kartu jenis itu mencakup lebih dari 80% kartu kredit yang beredar,” ujar Kantor.
“Pedagang tidak mampu mengatakan ‘tidak’ pada sebagian besar kartu yang ada di luar sana,” tambahnya.
