Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Taiwan memperingatkan bahwa penundaan pengesahan anggaran militer khusus senilai US$40 miliar berisiko menciptakan “retakan” dalam garis pertahanan bersama menghadapi China.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Taiwan pada Rabu (11/2/2026), di tengah desakan Presiden Lai Ching-te agar parlemen segera menyetujui paket belanja tersebut.
Presiden Lai tahun lalu mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan guna memperkuat daya tangkal terhadap China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Baca Juga: Tarif AS Tekan Industri Bunga Kolombia di Tengah Lonjakan Permintaan Valentine
Namun, parlemen yang dikuasai oposisi hingga kini belum membahas proposal tersebut dan justru mengajukan versi anggaran yang lebih kecil, yang hanya mendanai sebagian pembelian senjata dari Amerika Serikat (AS).
Partai oposisi utama Kuomintang (KMT) menyatakan mendukung penguatan pertahanan, tetapi menolak menandatangani “cek kosong”.
KMT menegaskan memiliki hak untuk meneliti secara menyeluruh rancangan anggaran tersebut dan menyalahkan Presiden Lai atas kebuntuan politik yang terjadi.
Berbicara di kantor kepresidenan, Lai menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta parlemen untuk menyetujui anggaran tanpa syarat.
Ia menekankan kesiapan pemerintah memberikan penjelasan rinci terkait rencana belanja pertahanan.
“Pertahanan nasional, yang sangat terkait dengan keamanan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup kita, seharusnya menjadi area di mana kita bersatu dan menunjukkan front yang solid kepada dunia luar,” ujar Lai.
Ia menambahkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina juga tengah meningkatkan anggaran pertahanan mereka.
Baca Juga: Bitcoin Rontok 45%, Dekati Dasar Bear Market
Peran Strategis di Indo-Pasifik
Menteri Pertahanan Wellington Koo mengatakan pemerintah telah melakukan pembicaraan intensif dengan Amerika Serikat terkait kebutuhan sistem persenjataan Taiwan.
Ia menegaskan bahwa Taiwan memiliki peran strategis di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam rantai pulau pertama yang membentang dari Jepang, Taiwan, hingga Filipina.
“Kami tidak ingin Taiwan menjadi titik retak dalam postur pencegahan kolektif Indo-Pasifik,” kata Koo.
Amerika Serikat merupakan pendukung internasional terpenting Taiwan meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Penjualan senjata AS ke Taipei secara rutin memicu ketegangan dengan Beijing. Pada Desember lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$11,1 miliar yang terbesar sepanjang sejarah untuk Taiwan serta mendukung rencana anggaran tambahan US$40 miliar tersebut.
Di Beijing, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Zhu Fenglian menegaskan bahwa penyelesaian isu Taiwan merupakan urusan internal China dan mendesak AS untuk berhenti mencampuri.
Baca Juga: Robert Kiyosaki Borong Perak US$50.000, Pasang Target Harga US$200 pada 2026
Tak lama setelah pernyataan Lai, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan terdeteksinya 11 pesawat militer China termasuk pembom H-6K yang mampu membawa senjata nuklir yang beroperasi di timur dan barat daya pulau tersebut dalam latihan jarak jauh di Samudra Pasifik.
China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
Sementara itu, Lai kembali menegaskan bahwa penguatan pertahanan Taiwan bukan untuk menyerang pihak lain, melainkan untuk melindungi cara hidup dan kedaulatan pulau tersebut.
Ia juga memperingatkan bahwa jika anggaran terus tertunda, Taiwan bisa tergeser dari daftar prioritas pengiriman senjata AS dan kehilangan kredibilitas di mata mitra internasional.
“Ancaman dari China semakin serius. Anggaran pertahanan Taiwan harus disahkan dengan lancar. Ini menunjukkan tekad Taiwan dan tanggung jawab kami sebagai anggota komunitas internasional,” ujar Lai.













