Apa Itu Kemerdekaan Taiwan dan Apakah Taiwan Sudah Merdeka?

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - China kembali menegaskan akan “tanpa ragu memerangi separatisme” saat menggelar hari kedua latihan militer di sekitar Taiwan. Latihan bertajuk Justice Mission 2025 itu disebut Beijing sebagai peringatan terhadap upaya kemerdekaan Taiwan dan campur tangan asing.

Berikut penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kemerdekaan Taiwan” dan bagaimana status Taiwan saat ini.

Apa Sejarah dan Nama Resmi Taiwan Saat Ini?

Pulau yang dulu dikenal sebagai Formosa ini telah dihuni masyarakat adat selama ribuan tahun. Pada abad ke-17, sebagian wilayah Taiwan sempat dikuasai Belanda dan Spanyol.

Dinasti Qing memasukkan Taiwan sebagai bagian dari Provinsi Fujian pada 1684, lalu menetapkannya sebagai provinsi tersendiri pada 1885.

Setelah kalah perang dari Jepang, China menyerahkan Taiwan kepada Jepang pada 1895.

Pada 1945, setelah Perang Dunia II berakhir, Taiwan diserahkan kepada pemerintahan Republik China (ROC).

Namun pada 1949, setelah kalah dari pasukan komunis Mao Zedong, pemerintah ROC memindahkan ibu kota ke Taiwan. Hingga kini, nama resmi Taiwan tetap Republik China.

Sementara itu, Mao mendirikan Republik Rakyat China (RRC) dan mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan sah China, termasuk atas Taiwan.

Bagaimana Status Internasional Taiwan?

Selama beberapa dekade, pemerintah ROC di Taipei juga mengklaim sebagai pemerintahan sah China. Namun pada 1971, kursi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dialihkan dari Taipei ke Beijing.

Saat ini, hanya 12 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, sebagian besar negara kecil dan berkembang seperti Belize dan Tuvalu.

Meski begitu, banyak negara Barat dan sekutu AS memiliki hubungan tidak resmi yang erat dengan Taiwan, termasuk pengakuan paspor dan keberadaan kantor perwakilan de facto.

Amerika Serikat memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1979, tetapi berdasarkan undang-undang tetap berkewajiban membantu Taiwan mempertahankan diri. AS tidak mengambil posisi resmi soal kedaulatan Taiwan di bawah kebijakan One China.

China menyatakan tidak akan menanggalkan opsi penggunaan kekuatan untuk menyatukan Taiwan dan menawarkan skema “satu negara, dua sistem” seperti Hong Kong—model yang tidak didukung partai politik utama di Taiwan.

Apakah Taiwan Sudah Merdeka?

Secara de facto, Taiwan berfungsi sebagai negara merdeka. Pulau ini memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih rakyat, wilayah yang jelas, militer, mata uang, dan paspor sendiri.

Pemerintah Taiwan menyatakan Republik China adalah negara berdaulat dan menegaskan Beijing tidak memiliki hak mewakili Taiwan, karena Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau tersebut.

Mengapa China Menganggap Taiwan Bagian dari Wilayahnya?

China berpendapat bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tahun 1971 secara hukum mengakui Taiwan sebagai bagian dari China.

Namun, pemerintah Taiwan membantah interpretasi tersebut, dengan menegaskan resolusi itu hanya menyebut pengakuan terhadap RRC sebagai pemerintah sah China, tanpa menyinggung status Taiwan.

Bisakah Taiwan Mendeklarasikan “Republik Taiwan”?

Secara hukum, hal itu sangat sulit. Perubahan nama negara memerlukan amendemen konstitusi yang harus disetujui minimal 75% anggota parlemen, lalu dilanjutkan referendum nasional.

Saat ini, Partai Progresif Demokratik (DPP) dan oposisi utama Kuomintang (KMT) memiliki jumlah kursi yang seimbang.

DPP, yang berkuasa sejak 2016, tidak pernah mencoba mengubah konstitusi, sementara KMT secara tegas menolak penggantian nama Republik China.

Apa Sikap Presiden Taiwan soal Kemerdekaan?

China menyebut Presiden Lai Ching-te sebagai “separatis”. Sebelum terpilih, Lai pernah menyebut dirinya “pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan”, namun ia menegaskan maksudnya adalah Taiwan sudah merdeka secara fakta.

Sejak menjabat pada 2024, Lai berulang kali menyatakan Republik China dan Republik Rakyat China “tidak saling berada di bawah satu sama lain”.

Beijing menilai pernyataan ini sebagai narasi kemerdekaan terselubung.

Apakah China Memiliki Dasar Hukum untuk Bertindak Militer?

Pada 2005, China mengesahkan Undang-Undang Anti-Pemisahan (Anti-Secession Law) yang memberikan dasar hukum bagi tindakan militer jika Taiwan memisahkan diri secara resmi atau jika peluang reunifikasi damai dianggap sepenuhnya tertutup.

Namun, undang-undang ini bersifat umum dan tidak merinci langkah-langkah spesifik.