Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON D.C. Departemen Luar Negeri AS memberikan pemberitahuan informal kepada Kongres bahwa pihaknya berencana menjual 18 unit drone canggih ke Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai mencapai US$ 2,9 miliar.
Drone udara yang diharapkan bisa segera dijual tersebut tentunya sudah dilengkapi dengan senjata dan memiliki kemampuan serang yang cukup kuat.
Menurut laporan, drone yang akan dijual merupakan seri MQ-9 Reaper yang memang menjadi drone andalan AS di berbagai medan.
Permintaan Departemen Luar Negeri AS ini muncul setelah pekan lalu pihaknya juga mendapatkan izin atas potensi penjualan jet tempur F-35, juga ke UEA.
Baca Juga: Meluncur 9.600 km per jam, rudal hipersonik ini akan jadi andalan Angkatan Udara AS
Reuters mencatat, jika penjualan ini benar akan terjadi, maka ini akan menjadi kali pertama pemerintahan Trump melakukan ekspor drone bersenjata sejak menafsirkan kembali perjanjian senjata era Perang Dingin antara 34 negara.
Selain untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, kebijakan ini juga diharapkan bisa membuat kontraktor pertahanan AS menjual lebih banyak drone kepada sekutu.
Reuters telah melaporkan bahwa UEA telah lama menunjukkan minat untuk membeli drone dari AS dan akan menjadi salah satu pelanggan pertama yang mengantre setelah kebijakan ekspor AS berubah musim panas ini.
Baca Juga: Militer Rusia siap terjunkan tank T-72B3 versi baru medan tempur
Pada hari Selasa (3/11), kesepakatan senilai US$ 600 juta untuk penjualan empat unit drone tidak bersenjata SeaGuardian juga sudah terjalin dengan Taiwan.
Keputusan penjualan drone bersenjata ke UEA ini belum final karena masih menunggu tinjauan dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedua elemen tersebut mayoritas anggotanya banhkan mengkritik peran UEA dalam kematian warga sipil dalam perang saudara Yaman. Kini mereka memiliki hak untuk meninjau dan memblokir penjualan senjata di bawah proses peninjauan informal sebelum Departemen Luar Negeri mengirimkan resminya. pemberitahuan ke cabang legislatif.
Departemen Luar Negeri AS juga masih harus melakukan pemberitahuan secara formal ke Kongres terkait penjualan drone bersenjata tersebut. Pemberitahuan resmi memberi Kongres waktu 30 hari untuk menolak penjualan apa pun.
