Aturan Baru Nuklir India Bisa Hambat Investasi Asing dan Teknologi Reaktor

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Reformasi sektor nuklir India yang diharapkan membuka jalan bagi investasi swasta dan teknologi asing menghadapi tantangan baru. Rancangan aturan yang disiapkan pemerintah dinilai berisiko memperlambat masuknya perusahaan asing karena memberlakukan persyaratan persetujuan tambahan bagi reaktor nuklir impor.

Para pakar menilai aturan tersebut dapat mengurangi dampak reformasi nuklir terbesar India dalam beberapa dekade. Kebijakan itu dikhawatirkan justru mendorong perusahaan memilih teknologi domestik dibandingkan teknologi impor, sekaligus membatasi aliran modal dan keahlian dari luar negeri.

Rancangan aturan tersebut muncul setelah India mengesahkan undang-undang nuklir baru pada tahun lalu. Regulasi itu membuka sektor nuklir yang selama ini dikendalikan secara ketat kepada perusahaan swasta dan ditujukan untuk menarik investasi serta teknologi asing.

India memperkirakan industri nuklir membutuhkan investasi hampir US$210 miliar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir hampir 10 kali lipat menjadi 100 gigawatt (GW) dalam dua dekade mendatang.

Target tersebut menjadi bagian penting dari upaya India mengurangi ketergantungan terhadap batu bara yang hingga kini masih menjadi sumber utama pembangkit listrik di negara tersebut.

Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), sebagai satu-satunya operator pembangkit listrik tenaga nuklir dan pemegang teknologi nuklir di India, saat ini menjalankan program ekspansi berkapasitas 14 GW hingga 2032.

Karena itu, masuknya modal swasta dan teknologi reaktor baru dinilai sangat penting untuk mencapai target kapasitas nuklir 100 GW yang ditetapkan pemerintah.

Sejumlah konglomerasi India seperti Tata Power, Adani Power dan Reliance Industries telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah. Perusahaan asing seperti Rosatom asal Rusia, EDF dari Prancis serta GE Hitachi dari Amerika Serikat juga telah membahas peluang investasi di sektor nuklir India.

Namun, sejumlah sumber industri yang mengetahui proses tersebut mengatakan mereka masih menunggu aturan final sebelum mengambil keputusan investasi.

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki waktu hingga 4 September untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait rancangan aturan dan regulasi yang sedang dikonsultasikan.

Reaktor Impor Hadapi Persyaratan Tambahan

Dalam rancangan aturan tersebut, perusahaan yang ingin membangun reaktor impor diwajibkan memiliki sertifikasi operasional dan perizinan dari negara asal teknologi. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan desain secara terpisah dari regulator energi atom India sebelum pembangunan dapat dimulai.

Pengacara dan Managing Partner PLR Chambers, Suhaan Mukerji, menilai ketentuan tersebut berpotensi mengurangi manfaat dari undang-undang nuklir baru India.

"Kita justru mengambil langkah mundur dari janji undang-undang nuklir baru yang dapat mengubah India menjadi pemimpin dalam kebangkitan nuklir global jika aturan tersebut mendiskriminasi teknologi dalam negeri dan teknologi dari luar India, serta hanya mempertimbangkan teknologi asing jika sudah terdapat pembangkit yang beroperasi," kata Mukerji.

Mukerji merupakan penasihat bagi perusahaan domestik dan asing yang tengah mengevaluasi peluang dalam rencana ekspansi nuklir India, termasuk dampak dari rancangan aturan tersebut.

Ia secara khusus menilai teknologi small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil berpotensi sulit berkembang di India jika aturan tersebut diberlakukan.

"Teknologi SMR akan mati di tempat," ujar Mukerji.

India sebelumnya telah mengidentifikasi SMR sebagai salah satu teknologi yang menjanjikan. Ukurannya yang lebih kecil dan kebutuhan biaya awal yang lebih rendah dinilai dapat membuat proyek pembangkit nuklir lebih mudah dikembangkan.

Namun, sebagian besar desain SMR baru mulai memasuki tahap penerapan komersial di berbagai negara. Kondisi tersebut berpotensi membuat banyak teknologi SMR tidak memenuhi persyaratan berdasarkan aturan India yang diusulkan.

Departemen Energi Atom India belum memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait rancangan aturan tersebut.

Seorang pejabat senior pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kerangka regulasi mengatakan aturan tersebut mengutamakan keselamatan dan telah diselaraskan dengan praktik regulasi nuklir internasional.

Meski demikian, para eksekutif industri menilai India berisiko kehilangan akses terhadap teknologi baru apabila menerapkan pendekatan regulasi yang lebih sesuai untuk pasar nuklir yang telah matang.

Proses Perizinan Dikhawatirkan Memakan Waktu

Pelaku industri juga memperingatkan bahwa prosedur yang diatur dalam rancangan tersebut dapat memperpanjang proses persetujuan proyek nuklir.

Menurut Mukerji, ketika sektor nuklir India sepenuhnya dikelola negara, persetujuan lokasi, pekerjaan penggalian dan persetujuan konstruksi dapat berjalan secara bersamaan sambil menunggu persetujuan desain akhir.

Kini, pengembang memang dapat mengajukan permohonan, tetapi permohonan tersebut tidak akan diproses sebelum persetujuan desain diperoleh.

"Hal ini akan menghambat pencapaian target yang ditetapkan pemerintah," kata Mukerji.

Shri Venkatesh, partner di firma hukum SKV yang memberikan konsultasi kepada perusahaan energi India, mengatakan tidak adanya batas waktu yang mengikat untuk persetujuan desain juga dapat menunda pengembangan proyek.

Selain persoalan perizinan, rancangan aturan nuklir India masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting terkait investasi. Di antaranya adalah mekanisme penetapan tarif, tingkat imbal hasil yang dapat diperoleh investor serta persyaratan minimum dari sisi keuangan dan teknis bagi calon operator.

Investor Masih Menunggu Kepastian Komersial

Dalam sedikitnya 12 kali pertemuan dengan Departemen Energi Atom India selama delapan bulan terakhir, perusahaan domestik dan asing disebut telah meminta kejelasan mengenai berbagai persoalan tersebut.

Pertanyaan yang diajukan juga mencakup kerja sama pasokan bahan bakar, pemrosesan ulang bahan bakar nuklir serta persyaratan zona eksklusi.

Empat eksekutif perusahaan dan dua pejabat pemerintah yang tidak berwenang berbicara kepada media mengatakan rancangan aturan sebelumnya yang beredar di internal pemerintah memuat ketentuan yang lebih rinci.

Ketentuan tersebut antara lain mencakup persyaratan kualifikasi dan penetapan tarif, termasuk mekanisme peninjauan setiap lima tahun.

Namun, sejumlah rincian tersebut tidak tercantum dalam versi rancangan yang saat ini dibuka untuk konsultasi publik. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan akan menunda keputusan investasi.

"Angka-angka yang muncul dalam rancangan tersebut sebagian besar merupakan angka operasional yang mengatur bagaimana pemegang lisensi menjalankan kegiatannya setelah masuk ke dalam sistem," kata Venkatesh.

"Yang lebih sulit ditemukan adalah angka-angka yang menentukan apakah sebuah proyek layak dibiayai sejak awal. Beberapa angka tersebut masih diserahkan untuk ditetapkan melalui pemberitahuan di kemudian hari," ujarnya.

Pemerintah India diperkirakan akan menyelesaikan aturan dan regulasi nuklir tersebut sekitar tiga bulan setelah proses konsultasi publik berakhir.

Kepastian regulasi menjadi krusial bagi India karena ambisi meningkatkan kapasitas nuklir menjadi 100 GW membutuhkan investasi besar sekaligus akses terhadap teknologi reaktor generasi baru. Jika aturan final terlalu membatasi teknologi asing atau memperpanjang proses perizinan, target ekspansi nuklir India berpotensi menghadapi tantangan lebih besar.