Australia Masukkan YouTube dalam Larangan Media Sosial untuk Remaja

Rabu, 30 Juli 2025 / 12:50 WIB

ILUSTRASI. Cara mudah download video Youtube tanpa aplikasi.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Pemerintah Australia pada Rabu (30/7/2025) mengumumkan bahwa YouTube akan dimasukkan ke dalam daftar situs yang dilarang diakses oleh remaja, mencabut pengecualian sebelumnya terhadap platform berbagi video milik Alphabet tersebut.

Keputusan ini berpotensi memicu gugatan hukum dari pihak YouTube.

Langkah ini diambil setelah regulator internet Australia pekan lalu merekomendasikan agar pemerintah membatalkan pengecualian terhadap YouTube, merujuk pada hasil survei yang menunjukkan 37% anak di bawah umur mengaku pernah melihat konten berbahaya di platform tersebut.

"Media sosial memiliki tanggung jawab sosial, dan tidak diragukan lagi bahwa anak-anak Australia terdampak negatif oleh platform daring. Karena itu, saya menyatakan saatnya untuk bertindak," ujar Perdana Menteri Anthony Albanese dalam pernyataannya.

"Saya ingin para orang tua di Australia tahu bahwa pemerintah mendukung mereka."

Keputusan tersebut memperluas cakupan larangan media sosial yang akan mulai berlaku pada Desember mendatang.

YouTube, yang digunakan oleh hampir tiga perempat remaja Australia berusia 13–15 tahun, menolak dikategorikan sebagai media sosial, dengan alasan bahwa fungsi utamanya adalah sebagai platform berbagi video.

Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan pengecualian terhadap YouTube karena popularitasnya di kalangan guru dan institusi pendidikan.

Namun, platform lain seperti Facebook dan Instagram (Meta), Snapchat, serta TikTok yang telah termasuk dalam daftar larangan sejak awal mengeluhkan bahwa YouTube memiliki fitur serupa, termasuk interaksi pengguna dan algoritma rekomendasi berbasis aktivitas.

Pencabutan pengecualian ini membuka potensi konflik baru antara Australia dan Alphabet.

Sebelumnya pada 2021, Alphabet pernah mengancam menarik beberapa layanan Google dari Australia menyusul rencana pemerintah yang mewajibkan pembayaran terhadap media atas konten yang ditampilkan di hasil pencarian.

"Posisi kami tetap jelas: YouTube adalah platform berbagi video dengan perpustakaan konten gratis dan berkualitas tinggi, yang kini makin banyak ditonton di layar televisi. YouTube bukan media sosial," kata juru bicara YouTube melalui email.

Pekan lalu, YouTube mengatakan kepada Reuters bahwa mereka telah menyurati pemerintah "meminta agar integritas proses legislasi tetap dijaga".

Media lokal Australia melaporkan bahwa YouTube mengancam akan menempuh jalur hukum untuk menentang larangan ini, meskipun pihak YouTube belum mengonfirmasi hal tersebut.

Undang-undang terkait, yang disahkan pada November lalu, menyebut bahwa platform media sosial harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk membatasi akses bagi anak di bawah usia 16 tahun, atau menghadapi denda hingga A$49,5 juta.

Pemerintah dijadwalkan menerima laporan akhir bulan ini mengenai hasil pengujian teknologi verifikasi usia, yang akan menjadi dasar dalam menentukan mekanisme penegakan larangan tersebut.