Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - VIENNA. Pemerintah Austria menegaskan pihaknya akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika ia mengunjungi negara tersebut.
Melansir Daily Beast, Menteri Uni Eropa dan Urusan Konstitusi Austria Karolina Edtstadler mengatakan pada minggu ini, hal tersebut sesuai dengan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
"Austria akan mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan hukum pidana," kata Edtstadler dalam sebuah wawancara dengan Tagesspiegel.
Dia menambahkan, "Jika dia menginjakkan kaki di tanah Austria, penangkapan harus dilakukan."
Austria adalah negara yang menandatangani Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu atas dugaan kejahatan perang di Ukraina karena Putin dituduh menculik anak-anak Ukraina secara ilegal.
Pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan surat perintahnya, sehingga langkah selanjutnya hanya akan datang dari negara-negara lain yang bersedia untuk menangkap Putin.
Baca Juga: Putin: Intelijen Barat Telah Membantu Ukraina Melakukan Sabotase
Langkah ini dilakukan ketika Austria berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk menilai kembali netralitas militernya selama perang Rusia di Ukraina. Austria telah mengutuk invasi tersebut dan mendukung sanksi-sanksi terhadap Rusia, namun menghindari partisipasi militer.
Austria adalah bagian dari daftar negara yang mengindikasikan bahwa mereka akan mematuhi surat perintah penangkapan. Ada tanda-tanda bahwa bahkan negara-negara yang bersekutu dengan Rusia di masa lalu, seperti Armenia, yang merupakan anggota organisasi pertahanan yang dipimpin Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), sedang dalam proses untuk menegakkan surat perintah penangkapan tersebut.
Gagik Melkonyan, seorang wakil dari partai Kontrak Sipil yang berkuasa di parlemen Armenia, mengindikasikan akhir bulan lalu bahwa Putin akan ditangkap jika ia datang ke Armenia.
Langkah Austria, meskipun secara militer bersikap netral, mungkin tidak sepenuhnya mengejutkan. Kementerian Kehakiman Austria menegaskan kembali pengamatannya terhadap keputusan ICC akhir bulan lalu.
Baca Juga: Finlandia Gabung NATO, Rusia Siap Menumpuk Militer di Barat Laut
